Proyek Rumah DP Rp 0 Dikejar Rampung 2022, Target Bisa Tercapai?

Aulia Damayanti - detikFinance
Sabtu, 21 Agu 2021 20:30 WIB
Pemprov DKI Jakarta mengubah batas penghasilan tertinggi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kini Orang berpenghasilan Rp 14 juta masuk kriteria pembeli rumah DP Rp 0.
Salah satu hunian program DP Rp 0/Foto: Trio Hamdani
Jakarta -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengungkap saat ini masih ada empat proyek rumah DP Rp 0 yang masih dalam proses pembangunan. Empat proyek itu ditargetkan selesai pada 2022 mendatang.

"Unit sedang proses pembangunan (selesai 2022) 1. Sarana Jaya/ Tower Swasana Pondok Kelapa (400 unit), 2. Sarana Jaya/Nuansa Cilangkap (860 unit), 3. Pasar Jaya/Pasar Senen Blok VI (540 unit), 4. Perumnas/ Mahata Lenteng Agung (35 unit)," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko, kepada detikcom, Sabtu (21/8/2021).

Sementara rumah-rumah yang sudah selesai terdapat dalam tiga proyek. Ratusan unit disebut sudah akad kredit per 13 Agustus 2021.

"Unit DP Nol terbangun dan jumlah akad kredit per 13 Agustus 2021, Nuansa Pondok Kelapa 780 unit (akad 678), Perumnas/Bandar Kemayoran 38 unit (sold out, Perumnas/Sentraland Cengkareng 94 unit (akad 89). Terdapat tambahan komitmen baru sebanyak 30 unit, total 124 unit," terangnya.

Lantas berapa target total unit rumah DP nol rupiah yang menjadi program dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan?

Sebelumnya, Maret lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui ada perubahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov DKI 2017-2022 berkaitan dengan kebijakan rumah DP Nol Rupiah.

Perubahan itu salah satunya jumlah target pembangunan rumah DP nol rupiah. Dia menyebut kini hanya 10 ribu unit. Padahal awalnya Pemprov DKI menargetkan pembangunan sebanyak 232.214 unit.

"Ini sedang kita evaluasi, yang menjadi tanggung jawab kami kurang-lebih 10 ribu lebih angkanya, dan nanti ada tanggung jawab pihak swasta, bersama swasta. Jadi semuanya kita revisi sesuai dengan fakta dan kondisi yang ada. Kami terus berkomitmen membangun rumah bagi kepentingan masyarakat," terang Riza, Rabu (17/3/2021). .

Kemudian, batas penghasilan tertinggi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) naik, semula Rp 7 juta menjadi menjadi 14 juta. Riza meyakini perubahan rencana pembangunan infrastruktur pasti juga diterapkan di negara lainnya yang terkena dampak COVID-19.

"Nggak cuman di Jakarta, di Indonesia bahkan semua negara di dunia ini melakukan revisi terkait masalah pembangunan, infrastruktur, ekonomi, dan program lain," jelas Riza.

(hns/hns)