Pemerintah Beri Bantuan KPR Berbasis Tabungan, Begini Realisasinya

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Minggu, 21 Nov 2021 16:45 WIB
KPR Tapera
Foto: KPR (Tim Infografis Fuad Hasim)

Menurut Hirwandi, dengan dana talangan dari Bank BTN maka pencairan subsidi uang muka hingga Rp40 juta bisa dilakukan didepan, sehingga pengembang tidak perlu menunggu pencairan pemerintah yang mungkin butuh waktu. Kemudian dari sisi masyarakat konsumen atau debitur, Bank BTN memberikan kemudahan angsuran sama dengan angsuran FLPP dan memberikan pilihan fix suku bunga selama 5 tahun dan 10 tahun.

"Kedua angsurannya itu jauh lebih rendah dari FLPP, sehingga dilihat dari konsumen keuntungannya ada dua yaitu konsumen beli rumah senilai Rp150 juta, namun mereka membelinya hanya Rp110 juta karena Rp40 juta di subsidi, yang kedua keuntungannya angsurannya hampir sama bahkan lebih rendah dari pada KPR FLPP," ungkap Hirwandi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna mengaku sangat mengapresiasi kerja keras Bank BTN dalam menyalurkan KPR BP2BT.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bank BTN yang hari ini bekerja keras menyalurkan produk KPR BP2BT, yang jika melihat sejarahnya di awal-awal agak seret penyalurannya, walaupun kami meyakini perubahan ini sangat baik," jelasnya.

Herry menuturkan, KPR BP2BT ini sangat baik, karena mengajak masyarakat untuk membiasakan menabung, apalagi dari sisi bank produk ini tidak mendistorsi pasar. Kelebihan lainnya, Bank BTN bisa menyalurkan kreditnya dengan bunga pasar, sedangkan ketidakmampuan MBR ditutup pemerintah dengan tunai sebesar hingga Rp40 juta sehingga sisanyalah yang harus dicicil.

"Mari kita bangun komitmen bersama bahwa apa yang kita bangun ini memberikan manfaatnya kita semua. Selamat buat BTN lanjutkan terus penyaluran kreditnya, KPR Pasti BTN," ujarnya.

Sementara Pj Sekda Provinsi Sumatera Selatan Suman Asra Supriono mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih atas subsidi pemerintah yang diberikan kepada para masyarakat yang berpenghasilan rendah.

"Semoga kuota perumahan untuk Sumatera Selatan akan lebih banyak lagi ke depan," katanya.

Menurut Supriono, pemerintah provinsi Sumatera Selatan akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota terkait penyediaan perumahan di wilayah Sumatera Selatan ini karena masyarakat membutuhkan perumahan yang layak huni.

"Saya berharap apa yang kita lakukan pada hari ini adalah suatu tekad kita bersama melakukan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah" pungkasnya.


(dna/dna)