Bangun Ibu Kota Baru Mayoritas Pakai APBN, Ini Janji Jokowi Sebelumnya

Anisa Indraini - detikFinance
Senin, 17 Jan 2022 15:13 WIB
Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara disebut sebagai lokasi Ibu kota baru. Pemilihan lokasi ini diduga karena di Sepaku banyak lahan negara.
Lokasi Ibu Kota Baru RI/Foto: M. Abdurrosyid
Jakarta -

Pemerintah semakin serius untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Anggarannya terungkap mayoritas akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dilihat dari situs resmi IKN, Senin (17/1/2022), pembangunan IKN mayoritas berasal dari APBN di mana porsinya sebesar 53,5% dan sisanya 46,5% menggunakan dana lain dari skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), swasta dan BUMN.

Padahal sebelumnya pemerintah menekankan bahwa anggaran pindah ibu kota negara akan seminim mungkin menggunakan APBN karena lebih mengandalkan sektor swasta dan lainnya. Hal itu pernah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka acara buka puasa bersama pejabat dan pimpinan lembaga negara di Istana Negara, 6 Mei 2019.

"Artinya anggaran kita siap menjalankan keputusan ini, tetapi saya sampaikan ke Menkeu tidak membebankan APBN, cari skema agar APBN tidak terbebani," ujar Jokowi.

Jokowi menekankan pembangunan ibu kota negara bukan semata-mata mendirikan bangunan baru. Dia ingin magnet pembangunan di Indonesia tak hanya terpusat di Jawa saja, sehingga pemindahan ke tengah-tengah wilayah di Indonesia bisa membawa magnet pembangunan merata ke wilayah lainnya.

"Apabila kita membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah. Untuk itu rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa," tutur Jokowi dalam pidato RAPBN dan Nota Keuangan 2020 di Gedung DPR, Jumat (16/8/2019).

Ada janji tak bebani APBN. Cek halaman berikutnya.