Bangun Ibu Kota Pakai APBN, Utang RI Makin Buncit?

Danang Sugianto - detikFinance
Selasa, 25 Jan 2022 16:03 WIB
Petugas Cash Center BNI menyusun tumpukan uang rupiah untuk didistribusikan ke berbagai bank di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang tunai jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengungkapkan jumlah transaksi penarikan uang tunai sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya yang bisa mencapai penarikan sekitar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Natal dan tahun baru ini secara khusus mereka menyiapkan Rp3 triliun walaupun sempat diprediksi kebutuhannya menyentuh sekitar Rp3,5 triliun. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Ilustrasi Tumpukan Utang/Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan diperkirakan akan menghabiskan biaya Rp 466 triliun. Dana tersebut sebagian akan berasal dari APBN, yang dikhawatirkan akan berdampak pada sisi beban utang.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan pemindahan IKN memang memiliki sisi positif ke sektor konstruksi. Sebab akan ada pembangunan besar-besaran

"Kontribusi sektor konstruksi secara nasional sebesar 10,3% dari PDB, sementara spesifik di Kalimantan Timur kontribusinya mencapai 8,8% dari PDB bahkan bisa mencapai 10-11% pada saat proses konstruksi dimulai. Tapi sisi negatifnya juga banyak," terangnya saat dihubungi detikcom, Selasa (25/1/2022).

Bhima menilai sisi negatif dari pemindahan IKN adalah beban utang negara yang diperkirakan akan semakin meningkat. Sebab pembangunan di IKN baru akan lebih dominan melibatkan pendanaan dari APBN.

"Memang klaim pemerintah rencana pendanaan bersumber dari investasi. Tapi data menunjukkan rata-rata keterlibatan swasta misalnya KPBU di proyek infrastruktur cukup rendah, kisaran 7%" tuturnya.

Selain dari APBN, pembiayaan pembangunan IKN direncanakan juga menggunakan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), skema swasta dan BUMN/D.

Namun menurut Bhima pembangunan gedung pemerintah juga dianggap kurang menarik bagi investor karena tidak bersifat komersial. Adapun investor mungkin lebih tertarik ke sarana pelengkap seperti perumahan, apartemen, hotel atau fasilitas kesehatan.

Lanjut halaman berikutnya.