.webp)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencari siasat untuk mengalokasikan anggaran pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). Terlebih proses konstruksinya ditargetkan dimulai semester II-2022 atau setelah memasuki bulan Juli.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Made Arya Wijaya menjelaskan bahwa Undang-undang IKN baru terbit setelah Undang-undang APBN 2022 ditetapkan. Dengan kata lain pemerintah belum menganggarkan pembangunan ibu kota baru pada APBN tahun ini.
"Nah, tentunya kami tetap berkomitmen di Kementerian Keuangan bahwa kebutuhan anggaran untuk 2022 tentunya akan difokuskan bagaimana mengoptimalkan anggaran yang sudah ada di APBN 2022, dengan tentunya lebih melihat keterkaitan dari kementerian-kementerian yang terkait dengan pembangunan IKN," katanya dalam diskusi virtual Forum Merdeka Barat, Rabu (2/2/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak tertutup kemungkinan pemerintah melakukan realokasi atau refocusing anggaran untuk pembangunan Nusantara sebagai ibu kota negara pengganti Jakarta.
"Jadi apakah nanti akan melalui realokasi belanja atau melalui refocusing, dan tentunya segala upaya yang dilakukan kita tetap menjaga bagaimana penanganan COVID-nya terjamin, pemulihan ekonominya juga tetap jalan di 2022," tuturnya.
Penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional diharapkan terus membaik. Dengan begitu bendahara negara memiliki ruang untuk melakukan realokasi ataupun refocusing anggaran untuk mendanai pembangunan IKN di 2022.
"Terkait kebutuhannya kita pun ini sedang melakukan exercise, tentunya kembali sangat tergantung dengan rencana induk yang disusun untuk tahap pertama khususnya di 2022," sebutnya.
Dijelaskannya, dukungan anggaran yang disediakan Kementerian Keuangan sangat tergantung dari rencana induk (masterplan) yang disusun, khususnya untuk tahap pertama IKN.
Dia pun menggarisbawahi bahwa dukungan APBN di dalam pembangunan IKN akan lebih difokuskan kepada penyediaan infrastruktur dasar dan pembangunan kawasan inti dari pusat pemerintahan IKN.
"Tentunya di luar itu, inilah yang juga terus di exercise, dicarikan solusi dari segi creative financing-nya, apakah melibatkan badan usaha maupun juga bagaimana nanti kita bisa mengundang sektor-sektor swasta untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan IKN," tambahnya.
(toy/dna)
