Narasi Institute membuat petisi untuk menolak rencana pemindahan ibu kota. Ekonom senior Faisal Basri menjadi salah satu inisiator bersama tokoh-tokoh lain seperti eks bos KPK Busyro Muqqodas, Din Syamsudin, Mayjen Purn Deddy Budiman, Muhamad Said Didu, Anthony Budiawan sampai Fadhil Hasan.
Menanggapi hal tersebut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengungkapkan jika keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan Presiden Joko Widodo memang tak akan bisa menyenangkan semua pihak.
"Kalau buat petisi (penolakan pindah ibu kota) toh tidak apa-apa," kata dia saat dihubungi detikcom, Sabtu (5/2/2022).
Ngabalin mengatakan, setiap kebijakan pasti ada saja pihak yang keberatan dan menyampaikan argumentasi yang berbeda. Menurut dia hal ini adalah hak demokrasi setiap warga negara.
"Kalau tidak setuju dengan Undang-undang maka bisa mengajukan judicial review, sepanjang argumentasi itu bisa memberikan pelajaran dan bisa mencerahkan rakyat RI dan bisa membuat masyarakat dewasa dalam berdemokrasi. Bukan karena kebencian, nyinyir, sakit hati karena kelaparan atau bukan karena tidak mendapatkan tempat," ujarnya.
Dia mengungkapkan saat ini pemerintah dan presiden berupaya menciptakan kebijakan untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan politik praktis atau individu.
Menurut dia rencana pemindahan ibu kota ini adalah untuk kepentingan masa depan Indonesia. "Sehingga kalau Presiden Jokowi menyebut pembangunan Indonesia sentris, maka pembangunan IKN itu bukan Jawa Sentris. Jadi ada ruang dan peluang untuk orang-orang di luar Jawa di ibu kota negara baru, silakan, siapa saja," jelas dia.
Sebelumnya diberitakan Mengutip change.org, inisiator petisi ekonom senior Faisal Basri hingga eks bos KPK Busyro Muqqodas menyebut jika 2022-2024 bukan waktu yang tepat untuk memindahkan Ibu Kota Negara.
Petisi ini dibuat oleh Narasi Institute dan membutuhkan 5.000 tanda tangan. Dalam deskripsi CEO dan Co-Founder Narasi Institute Achmad Nur Hidayat mengungkapkan jika pemindahan Ibu Kota Negara di tengah situasi pandemi COVID-19 bukanlah hal yang tepat.
Tonton juga Video: Pengamat Tata Kota Usul Kepala Otorita IKN dari Kementerian PUPR
