PNS Tinggal di Rusun, Pejabat Dapat Rumah 490 Meter di IKN, Ini Toh Alasannya

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Senin, 28 Feb 2022 14:27 WIB
Rancangan Ibu Kota Baru Indonesia Terungkap, Ini 4 Hal yang Diketahui
Foto: Istana Negara di Ibu Kota Baru (Dok. Instagram Nyoman Nuarta)
Jakarta -

Rumah dinas jadi salah satu fasilitas bagi para abdi negara yang ikut pindah ke ibu kota negara (IKN) baru. Ada dua jenis rumah dinas yang disiapkan, yaitu rumah susun alias rusun dan rumah tapak.

Nah semua aparatur sipil negara dengan jabatan tinggi, seperti pejabat kepala kementerian/lembaga hingga seorang menteri bakal mendapatkan fasilitas berupa rumah tapak. Namun, bagi PNS dengan golongan rendah cuma mendapatkan rusun.

Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono menjelaskan PNS golongan rendah cuma dapat rumah dinas berupa rusun di IKN untuk menghemat tanah. Seperti diketahui, untuk membuat rumah tapak butuh tanah yang luas, rusun sendiri dinilai lebih hemat tanah.

"Penyediaan fasilitas perumahan untuk ASN disesuaikan dengan konsep IKN secara utuh dan menyeluruh. Rumah tapak tentu memerlukan tanah luas, sementara rumah susun akan lebih hemat tanah," ungkap Sidik kepada detikcom, Senin (28/2/2022).

Apalagi mengingat IKN bakal dibuat menjadi kota yang ramah lingkungan, yang mempertahankan ruang hijau hingga 75%. Maka dari itu, penggunaan tanah untuk membangun rumah tinggal PNS pun harus efisien penggunaan lahannya.

"Alokasi lahan untuk perumahan ASN harus sejalan dengan salah satu KPI, yakni mempertahankan ruang hijau di kawasan IKN sekitar 75%," ujar Sidik.

Sidik juga menjelaskan rumah susun dinilai dapat membuat waktu tempuh PNS tidak akan jauh untuk ke mana-mana. Pasalnya, dengan rusun tempat tinggal PNS akan terpusat dan tidak tersebar. Dengan begitu, konsep Kota 10 Menit dapat dikembangkan di IKN.

"Konsep perumahan ASN di IKN juga sejalan dengan konsep kota 10 menit yang akan dikembangkan di IKN," tutur Sidik.

Dalam catatan detikcom, jenis rumah dinas yang akan didapatkan PNS sesuai dengan jabatannya. Bagi PNS dengan jabatan hingga Eselon II akan mendapatkan rumah susun.

Rinciannya, untuk jabatan fungsional akan mendapatkan rumah susun dengan luas 98 meter persegi, untuk jabatan Eselon III mendapatkan fasilitas seluas 190 meter persegi, dan untuk jabatan Eselon II mendapatkan fasilitas rumah dinas seluas 290 meter persegi.

Untuk jabatan tertinggi mulai dari Eselon I hingga menteri atau kepala lembaga akan mendapatkan rumah dinas berbentuk rumah tapak.

Rinciannya, untuk eselon I mendapatkan rumah dinas seluas 390 meter persegi, pejabat negara mendapatkan rumah seluas 490 meter persegi, dan setingkat menteri atau kepala lembaga mendapatkan rumah seluas 580 meter persegi.



Simak Video "Bambang Susantono Blak-blakan soal Saweran Bangun IKN"
[Gambas:Video 20detik]
(hal/zlf)