Mafia Tanah Masih Gentayangan, Kini Beraksi di Surabaya

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmon J Mahesa prihatin dengan maraknya kasus mafia tanah di masyarakat. Menurutnya, banyak laporan yang masuk ke komisi bidang hukum ini, mayoritas mempersoalkan kasus mafia tanah yang melibatkan oknum aparat.

"Laporan yang masuk ke Komisi III itu tertinggi (kasus mafia tanah) di Surabaya. Banyak kasus itu terjadi di mana rakyat sebagai pemilik tanah berhadapan dengan pengembang," kata Desmon.

Dia meminta Jaksa Agung bersama KPK untuk proaktif lagi memantau masus mafia tanah ini. Sebab kecenderungan selama ini, laporan yang masuk ke komisi yang dipimpinnya ini, kebanyakan mafia tanah ini bermain dengan oknum pejabat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan notaris.

"Dan kecenderungannya memperdaya masyarakat yang posisinya lemah," jelasnya.

Oleh karena itu, Komisi III DPR ini dalam masa sidang ini, akan mengagendakan masalah mafia hukum bersama Jaksa Agung, Kapolri dan Pimpinan KPK. Ia ingin, pejabat-pejabat BPN ini diawasi lebih ketat sehingga ruang gerak mafia tanah ini benar-benar ditutup.

"Sumber masalah kan di BPN yang memberikan sertifikat kepada pengembang yang seolah-olah itu sertifikat benar. Ini kan banyak kasus di daerah karena duplikasi sertifikat," tambah dia.