Ribuan Sertifikat Tanah di Sumut 'Salah Alamat', BPN Klarifikasi

Aldiansyah Nurrahman - detikFinance
Jumat, 03 Jun 2022 12:43 WIB
Jokowi: Ketimpangan Lahan Memang Ada, Tapi Bukan Saya yang Lakukan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara soal adanya ketimpangan lahan antara pihak perusahaan dengan masyarakat. Jokowi menegaskan ketimpangan itu memang ada, tapi sudah berlangsung sejak lama.

Jokowi mengatakan, terkait dengan pembagian lahan, idealnya semua lahan itu harus memiliki sertifikat. Dan idealnya lagi, kepemilikan lahan itu memang harus dirasakan betul manfaatnya oleh rakyat.
Ilustrasi/Foto: Rusman - Biro Pers Setpres
Jakarta -

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengungkapkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendapat laporan ada 12 ribu sertifikat tanah dari hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) disalurkan kepada penerima fiktif di Sumatera Utara.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sunraizal mengoreksi pernyataan tersebut. Ia menegaskan yang benar adalah belum diberikan.

"Ini ada beberapa yang belum diserahkan. Inilah yang kemarin kita beda bahasa," jelasnya, kepada awak media, di Jakarta, Jumat (3/5/2022).

Lebih spesifik, Ia mengatakan jumlah sertifikat tanah yang belum diserahkan di Sumatera Utara sebanyak 12.985. Penyebab belum diserahkan sertifikat itu karena banyak hal. Diantaranya, ada sebagian data yang diperlukan untuk penerbitan sertifikat belum diserahkan oleh pemohon.

"Kemudian ada lain pemiliknya ada di luar kota Medan, atau di luar Deli Serdang sehingga ada kesulitan sulit untuk menghubungi," jelasnya.

Selain itu, disampaikan Rizal, ada juga yang sertifikatnya tinggal dibagikan, namun orangnya tidak ada. Alasan lainnya, karena ada warga yang enggan membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan enggan memang tidak mau mengikuti program PTSL.

Simak video 'Sertifikat Hilang, Bagaimana Cara Bikinnya Lagi?':

[Gambas:Video 20detik]



(eds/eds)