Banyak Keluhan Sistem Cek Sertifikat Tanah Lambat, ATR Bilang Begini

Aulia Damayanti - detikFinance
Selasa, 07 Jun 2022 13:41 WIB
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menyembanyi KPK
Menteri ATR Sofyan Djalil/Foto: Azhar Bagas Ramadhan-detikcom
Jakarta -

Kementerian ATR/BPN buka suara soal keluhan dari berbagai pihak salah satunya perbankan soal lambatnya sistem pengecekan sertifikat tanah.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan adanya keterlambatan pada sistem pengecekan sertifikat tanah beberapa minggu terakhir ini karena ada perbaikan layanan dalam sistem. Perbaikan itu dilakukan untuk meningkatkan kepastian hukum agar ke depan sertifikat tidak ada masalah.

"Kami telah memperbaiki layanan dari manual menjadi elektronik, saat ini ada empat layanan elektronik. Yang pertama adalah pengecekan sertifikat, ini yang sekarang terjadi kelambatan. Tetapi ini dalam rangka memperbaiki layanan, supaya ada kepastian hukum, jangan sampai sertifikat yang digadaikan itu ada masalah," katanya dalam konferensi pers, Selasa (7/6/2022).

Dalam kesempatan yang sama Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana menjelaskan keterlambatan pengecekan sertifikat tanah terjadi sejak 16 Mei 2022 ini, namun dia menegaskan bukan karena sistem yang bermasalah atau error.

"Sampai hari ini sekitar 130 ribu permohonan yang masuk ke dalam sistem kita. Sistemnya tidak error, sistemnya berjalan jadi kalau dibilang sistemnya error kita bisa monitor di sini bisa monitor bisa melihat berapa yang masuk. Tetapi memang ini ada beberapa penyesuaian dari beberapa sistem yang sedang kami lakukan," ungkapnya.

Ia mengatakan, dalam proses pengecekan sertifikat ini baru 60-70% yang selesai diverifikasi. Sementara sisanya sedang di cek karena adanya perbaikan sistem, namun ada juga permohonan yang belum memenuhi ketentuan.

"Ini memang ada keterlambatan ini sedang kita cek, karena ada juga berkas masuk, berkas dikirim belum sesuai ketentuan. Atau di sistem kita sedang melakukan verifikasi, jadi data yang masuk dan sudah divalidasi tetapi ada data yang kurang. Itu yang sedang kita bereskan semua," tuturnya.

Suyus mengatakan, pihaknya tengah memperbaiki layanan pengecekan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Perbaikan layanan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan akurasi dan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.

"Kami berharap ke depan akan berjalan lebih kencang lagi, karena kita kita akan memasukkan semua dokumen-dokumen sudah valid versi BPN dan PPAT itu kita akan centang. Itu akan kami simpan di blok informasi. Sehingga jika ada yang mau mengecek dokumen itu tidak perlu adanya verifikasi lagi, kecuali ada catatan-catatan," jelasnya.

Kedua, pihaknya tengah meningkatkan layanan agar prosedur pengecekan tanah sesuai dengan ketentuan. "Ini ada beberapa kita sesuaikan cara kerjanya baik di internal BPN maupun PPAT," pungkasnya.



Simak Video "Kata BPN soal Isu Penerima Fiktif Ribuan Sertifikat Tanah di Sumut "
[Gambas:Video 20detik]
(zlf/zlf)