ADVERTISEMENT

Menteri ATR Ajak Erick Thohir dan KSP Bahas Konflik Lahan di RI

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Sabtu, 09 Jul 2022 15:00 WIB
Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto memberikan salam sebelum upacara pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode 2019-2024 di Istana Negara, Rabu (15/6/2022). Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Wamen ATR Raja Juli Antoni, Wamendagri John Wempi Watipo dan Wamenaker Afriansyah Noor. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Hadi Tjahjanto melakukan percepatan sertipikasi tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Kemudian Menteri ATR juga diminta untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara serta menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia.

Karena itu dilakukan koordinasi antar lembaga seperti dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Hadi menjelaskan pertemuan ini sebagai langkah percepatan penyelesaian konflik agraria yang terkait dengan aset BUMN. Salah satunya adalah PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

Lembaga ini akan menyusun strategi terkait skema penyelesaian sengketa dan konflik. Dia mengungkapkan Kementerian ATR/BPN dan diharapkan bisa dicarikan solusinya tanpa merugikan pihak manapun.

"Dalam hal ini, saya melakukan pendalaman dengan konsolidasi antar kementerian/lembaga yaitu dengan BUMN dan KSP," kata dia dalam siaran pers, Sabtu (9/7/2022).

Dia menyebutkan harapannya kedua pertemuan tersebut akan membuahkan solusi bagi semua pihak, kesejahteraan masyarakat tercipta dan aset BUMN tetap terjaga.

Salah satu upaya dalam menghindari terjadinya sengketa dan konflik pertanahan, Menteri ATR/Kepala BPN mengutarakan kepada Menteri BUMN agar dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menjaga asetnya di lapangan.

"Penjagaan aset bisa dengan bekerja sama dengan Polri dan aparat penegak hukum," tuturnya.

Dalam pertemuan ini, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati.

(kil/eds)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT