ADVERTISEMENT

Cara Baru Inggris Beres-beres Pencucian Uang di Bisnis Properti

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Selasa, 02 Agu 2022 10:49 WIB
BATH, ENGLAND - OCTOBER 13:  In this photo illustration, the new £10 note is seen alongside euro notes and US dollar bills on October 13, 2017 in Bath, England. Currency experts have warned that as the uncertainty surrounding Brexit continues, the value of the British pound, which has remained depressed against the US dollar and the euro since the UK voted to leave in the EU referendum, is likely to fluctuate.  (Photo Illustration by Matt Cardy/Getty Images)
Ilustrasi/Foto: Matt Cardy/Getty Images
Jakarta -

Pemerintah Inggris mengeluarkan aturan baru agar sektor properti tak lagi menjadi sarang pencucian uang. Selama ini banyak sekali kalangan oligarki yang menggunakan bisnis properti di Inggris untuk 'mencuci' harta dan kekayaan ilegalnya.

Dilansir dari BBC, Selasa (2/8/2022), setiap perusahaan asing anonim yang ingin membeli tanah atau properti Inggris kini harus mengungkapkan pemilik sebenarnya.

Perusahaan asing yang menolak mengungkapkan pemilik sebenarnya dapat didenda hingga 2.500 pound sterling atau sekitar Rp 45,5 juta per hari (kurs Rp 18.200) atau hukuman kurungan lima tahun penjara.

Kini, organisasi asing yang sudah memiliki tanah di Inggris akan memiliki waktu enam bulan untuk mendaftarkan pemilik manfaat atau pejabat pengelolanya.

"Kami telah jelas bahwa Inggris adalah tempat untuk bisnis yang sah saja, dan untuk memastikan kami bebas dari elit korup dengan kekayaan yang mencurigakan, kami perlu tahu siapa yang memiliki apa," kata Menteri Bisnis Lord Callanan.

"Kami mau mengangkat tirai dan menindak para penjahat yang berusaha menyembunyikan kekayaan mereka yang diperoleh secara ilegal," tegasnya.

Kebijakan ini merupakan bagian dari RUU Kejahatan Ekonomi (Transparansi dan Penegakan) yang diresmikan sejak Februari 2022. RUU tersebut mengusulkan bahwa siapa pun yang mendirikan, menjalankan, memiliki atau mengendalikan sebuah perusahaan di Inggris untuk memverifikasi identitas mereka dengan Companies House.

Companies House adalah sebuah lembaga pemerintah yang mencatat dan meresmikan perusahaan-perusahaan di Inggris. Kini, Companies House juga memiliki kekuatan untuk menantang informasi yang mencurigakan.

Kebijakan soal pembukaan informasi pemilik usaha ini berlaku untuk properti yang dibeli sejak Januari 1999 di Inggris dan Wales, dan sejak Desember 2014 di Skotlandia.

Setiap badan di luar negeri yang telah menjual properti sejak 28 Februari 2022 akan diminta untuk memberikan pernyataan kepada Companies House.

Rumah-rumah pedesaan dengan harga selangit di selatan Inggris dan apartemen-apartemen mewah di daerah paling mahal di London adalah di antara rumah-rumah yang telah dikaitkan dengan pencucian uang.

Simak juga Video: Pesan Jokowi Kala Muncul Modus Baru TPPU-Pendanaan Terorisme

[Gambas:Video 20detik]



(hal/eds)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT