Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku belum mengantongi anggaran awal pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Pencairannya masih berkutat pada penyelesaian perhitungan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Kementerian Keuangan.
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga berharap pencairan dana awal pembangunan IKN bisa terealisasi dalam minggu-minggu ini.
"Mudah-mudahan dana awal dapat cair dalam bentuk DIPA di minggu ini. (Prosesnya) sudah selesai pembahasan, kita menunggu dalam bentuk DIPA," kata Danis kepada detikcom, Rabu (3/8/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggaran IKN
Hitungan kebutuhan dana awal yang diajukan Kementerian PUPR adalah sebesar Rp 5 triliun. Sedangkan untuk jangka panjang hingga 2024, proyeksi anggaran pembangunan IKN Nusantara adalah Rp 43,73 triliun.
"Untuk 2022 sekitar 5 triliun (dana yang diajukan)," imbuhnya.
Pendanaan awal masih berasal dari APBN karena pembangunan yang akan dilakukan baru berupa infrastruktur dasar. "Kalau yang kami kerjakan dengan APBN karena ini infrastruktur dasar semua. Mungkin nanti kalau ada rumah sakit, universitas itu bisa investasi," tandasnya.
Timeline Pembangunan IKN
Pembangunan awal IKN Nusantara sebelumnya telah ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan dilaksanakan pada Agustus 2022.
Basuki pernah mengatakan bahwa pengerjaan pertama yang dilakukan di IKN adalah pengembangan lahan. Lahan di IKN akan diproses sedemikian rupa agar bisa dikembangkan untuk membangun kawasan baru.
"Dari 15 Juli ini, land development sudah tanda tangan kontrak," ujar Basuki kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2022).
Pembangunan IKN Nusantara kemudian dilanjutkan dengan pembangunan jalan akses, baik jalan nasional maupun jalan tol. Salah satunya akan ada perbaikan jalan nasional dari Jembatan Pulau Balang menuju kawasan IKN. Selanjutnya, adalah pembangunan empat kantor Kementerian Koordinator.
"Kemudian nanti ada jalan tol, jalan nasional dari jembatan Pulau Balang sampai ke IKN. Kemudian jalan kawasannya sendiri dari jalan nasional itu ke arah titik nol dan istana, kemudian istana, dan kantor presiden, kemudian Kemenko. Empat Kemenko sudah kita mulai bangun," papar Basuki.
Tanda tangan kontrak akan berjalan bertahap, dari Juli hingga Oktober. Sambil persiapan kontrak pelelangan, kontrak pengerjaan sudah dilakukan. Pemerintah sudah menyiapkan desain dasar yang siap untuk digunakan.
"Karena lelangnya itu design and build, jadi kita yang kita siapkan basic design-nya. Nanti pemenangnya akan mendetil design kan dan membangun. Jadi lebih cepat. Itu namanya design and build, rancang bangun," jelas Basuki.