Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran Rp 6,98 triliun untuk Direktorat Jenderal Perumahan tahun depan. Anggaran tersebut di antaranya untuk rumah susun Rp 1,94 triliun.
"Ditjen Perumahan sebesar Rp 6,98 triliun dengan kegiatan prioritas antara lain pembangunan rusun sebanyak 4.575 unit," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja dengan Komisi V di Jakarta, Kamis (25/8/2022).
Rumah susun itu antara lain untuk ASN/TNI/Polri, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja, mahasiswa perguruan tinggi dan lembaga pendidikan keagamaan berasrama. Rusun itu termasuk untuk hunian pekerja konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) yang menampung 15.600 orang pekerja konstruksi.
Kementerian PUPR juga mengalokasikan anggaran Rp 1,39 triliun untuk rumah khusus sebanyak 26.260 unit. Rumah khusus itu untuk masyarakat terdampak bencana alam dan konflik sosial, program pemerintah, masyarakat dan petugas di daerah 3T dan kawasan perbatasan.
Lalu, ada juga alokasi untuk rumah swadaya berupa bantuan rumah swadaya 103.000 unit melalui skema BSPS. Rumah umum dan komersial Rp 0,41 triliun berupa pembangunan PSU 27.825 unit.
Kementerian PUPR juga mengalokasikan dukungan manajemen Rp 520 miliar untuk gaji dan tunjangan, layanan perkantoran, layanan umum, layanan internal dan turbinwas.
(acd/ara)
