Pemerintah terus menggenjot kebijakan satu peta atau one map policy. Kebijakan ini bertujuan mengatasi persoalan tumpang tindih lahan di Indonesia.
Menurut Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Aris Marfai, saat ini terdapat 43 juta hektar lahan yang teridentifikasi tumpang tindih.
"43 juta hektar lahan teridentifikasi tumpang tindih. Tumpang tindih ini variannya banyak, modelnya banyak," katanya dalam Media Briefing Sosialisasi Kebijakan Satu Peta, Selasa (13/9/2022).
Beberapa contoh tumpang tindih yang dimaksud adalah ketidaksesuaian tata ruang RT/RW antara tingkat Kabupaten dan Provinsi, ketidaksesuaian ketersediaan hutan antara RT/RW di tingkat Kabupaten dan Provinsi, dan lain-lain.
Sementara itu, Deputi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, kebijakan satu peta diharapkan bisa menyelesaikan persoalan tumpang tindih. Kebijakan ini juga disebut bisa memberi kejelasan terkait izin-izin yang pernah dikeluarkan.
"Dan tentunya yang paling penting, dengan kebijakan satu peta, perencanaan akan lebih tepat dan akurat, misalnya bisa mengurangi kerusakan ekologi karena peta yang salah," ungkapnya.
Dengan adanya peta yang lebih tepat, dan dengan titik koordinat yang lebih akurat, pemerintah menjadi lebih pasti dalam mengeluarkan izin pemanfaatan lahan.
Pemerintah juga akan memperluas jumlah target informasi geospasial tematik menjadi sebanyak 158. Cakupannya meliputi bidang perekonomian dan keuangan, kebencanaan, serta kemaritiman.
Terkait percepatan program ini, pemerintah akan menggelar Rakernas pelaksanaan percepatan kebijakan satu peta pada 4 Oktober 2022 di Jakarta. Wahyu menyebut Rakernas ini untuk menyelesaikan tumpang tindih lahan di Indonesia.
Lihat juga Video: Jengkelnya Jokowi HGB di Lahan Luas Dipermudah, Tapi Lahan Kecil Tidak!
