Jokowi Obral Insentif di IKN, Ampuh Gaet Investor?

ADVERTISEMENT

Jokowi Obral Insentif di IKN, Ampuh Gaet Investor?

Ilyas Fadilah - detikFinance
Senin, 24 Okt 2022 14:05 WIB
Pekerja dengan bantuan alat berat menyelesaikan pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 2 di Lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/10/2022). Pemerintah pusat melalui Badan Otorita IKN terus meningkatkan intensitas pembangunan di wilayah IKN antara lain dengan pematangan lahan, pembangunan jalan akses logistik, intake air minum hingga persemaian pohon. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.
Potret Pembangunan IKN. Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan kemudahan bagi swasta yang ingin berinvestasi di IKN. Beragam insentif juga disiapkan, termasuk tax holiday selama 30 tahun hingga super tax deduction 350%.

Namun, pengamat menilai program yang ditawarkan pemerintah belum cukup untuk menarik minat investor. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan, investor lebih memerlukan kepastian pangsa pasar di IKN.

Selain itu insentif yang ditawarkan dinilai tidak berbeda jauh dengan daerah lain. Insentif tersebut belum tentu mampu menutupi biaya pengeluaran yang tinggi akibat terbatasnya pasar.

"Nggak cukup, karena bedanya sedikit. Bedanya nggak jauh sama tempat lain, tawarannya. Mereka sudah hitung. Kalau beda sedikit sementara cost-nya lebih tinggi karena market-nya terbatas, ya nggak nutup," katanya saat dihubungi detikcom, Senin (24/10/2022).

Tauhid menambahkan, kepastian pasar ini harus tidak sebatas Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS yang akan diboyong ke IKN. Apalagi PNS yang pertama menghuni IKN adalah PNS muda atau milenial yang pengeluarannya terbatas.

"Dan kepastian market itu bukan hanya dari ASN yang jumlahnya sedikit. Apalagi PNS baru, kan PNS baru kan spendingnya kecil. Orang-orang muda baru pindah ke situ. Uangnya nggak habis buat spending banyak, kecuali (PNS) yang sudah lama, spending moneynya gede," katanya menambahkan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah menyebut jika IKN memang tidak didesain seramai Jakarta. Sehingga harus ada pembanding pasti terkait isu IKN akan sepi.

"Memang IKN tidak akan dibuat seperti Jakarta. Jadi ukuran sepinya itu seperti apa. IKN itu memang didesain sebuah kota yang bukan seperti Jakarta dengan penduduk yang belasan juta, bukan. IKN itu sudah didesain jadi ibu kota, pusat pemerintahan, bukan pusat bisnis," jelasnya.

Apalagi, pemerintah menargetkan 1,9 juta orang bakal menghuni IKN. Piter menyebut hal ini menjadi nilai plus yang bisa menarik investor.

"Populasi 1,9 juta ya sangat menarik. Kalau kita pengembang ada 1,9 juta demand yang butuh rumah baru, gede itu," jelasnya.

Meskipun, belum bisa dipastikan kapan target populasi itu bisa terpenuhi. Tauhid memprediksi populasi IKN baru meningkat 10-15 mendatang, mengingat tidak mudah memindahkan masyarakat ke lokasi baru.

(das/das)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT