Bukan karena Cacat, Ini Alasan UU IKN Direvisi

ADVERTISEMENT

Bukan karena Cacat, Ini Alasan UU IKN Direvisi

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Jumat, 02 Des 2022 07:15 WIB
Pekerja menyelesaikan pembuatan prasasti bergambar peta Indonesia di titik nol kilometer Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (19/4/2022). Prasasti tersebut dibangun di atas tanah dan air dari 34 provinsi di Indonesia yang telah disatukan. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/wsj.
IKN/Foto: ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Jakarta -

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menepis kabar bahwa usulan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) dilakukan karena adanya kecacatan.

Bahkan menurutnya, sebetulnya UU IKN tersebut sudah bisa berjalan. Hanya saja, ada beberapa alasan yang melandasi langkah revisi ini perlu dilakukan.

"Pertama, kita mendengarkan waktu di Mahkamah Konstitusi (MK), masukan-masukan dari civil society. Bukan berarti waktu menyusun UU itu kita tidak mendengarkan, tidak," kata Suharso, kepada wartawan, di Istana Negara, Kamis (01/12/2022).

Kemudian yang kedua, Suharso mengatakan, belum begitu jelas posisi IKN sebagai daerah otonom atau sebagai kementerian lembaga. Sehingga, pemerintah ingin mempertajam status IKN lewat revisi UU.

Dan yang ketiga, pemerintah ingin mencantumkan ke dalam UU perihal pembiayaan, yang sebelumnya diatur dalam aturan-aturan lainnya seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres). .

"Ketiga, sebagai master developer, sebagai korporasi, itu dimungkinkan seperti apa? Itulah daripada itu dituangkan dalam peraturan pemerintah, perpres, dan seterusnya. Diusulkan untuk dinaikkan saja yang di Perpres dan PP soal kewenangan khusus untuk diadopsi di UU," tambahnya.

Tidak hanya itu, Suharso juga menyoroti persoalan tanah sebagai salah satu alasan revisi perlu dilakukan. Aturan menyangkut pertanahan juga tengah diproses untuk dimasukkan ke dalam UU IKN.

"Tanah kita ingin pastikan lagi karena para investor menginginkan untuk bisa bukan hanya mendapatkan hak selama 90 tahun atau bisa dua kali lipat 180 tahun, tapi bagaimana Orang bisa beli ga tanah di sana. Itu kita sedang masukkan aturan itu," kata Suharso.

Suharso bantah revisi dilakukan karena cacat. Baca halaman berikutnya



Simak Video "Suharso Nilai Mukernas PPP Tidak Sah Gegara Tak Berizin"
[Gambas:Video 20detik]

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT