Wakil Otorita Bantah Banjir di Wilayah IKN Lantaran Ada Pembangunan

Wakil Otorita Bantah Banjir di Wilayah IKN Lantaran Ada Pembangunan

Anisa Indraini - detikFinance
Senin, 03 Apr 2023 15:51 WIB
Pemerintah terus meningkatkan pembangunan di wilayah IKN Nusantara. Disamping itu, banyak warga yang mengunjungi lokasi ibu kota baru ini. Begini situasi terkininya.
Foto: Rony Zakaria/Getty Images
Jakarta -

Wilayah ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kelurahan Sepaku, Kalimantan Timur sempat dilanda banjir pada 17 Maret 2023. Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe menegaskan bahwa bencana itu terjadi bukan karena dampak pembangunan ibu kota baru.

"Banjir ini banjir laten, tadi beberapa anggota DPR juga ada yang dari Kalimantan menyampaikan bahwa dari tahun 1970-an itu banjir karena itu dataran rendah," kata Dhony kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/4/2023).

Sebagai informasi, lokasi banjir yang sempat terjadi bukan di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan infrastruktur dasar. Lokasi banjir berada di Desa Pemaluan, Kelurahan Sepaku yang memang merupakan area eksisting dan sudah berkembang.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dhony menegaskan bahwa pihaknya sudah mendesain terkait bagaimana mengurangi risiko dan memitigasi debit air supaya tidak terjadi banjir lagi di wilayah ibu kota baru.

"Sudah ditunjuk konsultan dan konsultan ini akan menata ulang bagaimana pengelolaan air di sana," tuturnya.

ADVERTISEMENT

Meski begitu, Dhony mengakui bahwa ada kendala dalam penataan banjir di ibu kota baru karena bersentuhan langsung dengan warga Suku Balik. Saat ini sedang dicari jalan tengah agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

"Katanya (Suku Balik) mau digusur dan lain-lain, sebenarnya bukan seperti itu ceritanya, bahwa karena ini untuk menata dataran rendah jangan sampai banjir ini jadi risiko. Kedua seolah-olah itu disebabkan oleh pembangunan IKN, padahal sejak tahun 70 dan kita ingin membenahi itu supaya jangan ada masalah bencana," tuturnya.

Meski begitu, Dhony menegaskan bahwa hal itu tidak mengganggu proses pembangunan. Pasalnya saat ini Menteri LHK telah menerbitkan keputusan pelepasan kawasan hutan seluas 36.150,03 hektare (Ha) yang akan cukup dibangun untuk beberapa tahun ke depan.

Apalagi tahap pertama pemerintah baru fokus membangun KIPP sampai 2024 yang luasnya hanya 6.671 Ha dari total keseluruhan luas ibu kota baru 256.142 Ha.

"Kita ingin fokus membangun ekosistem, bagaimana manusia yang pindah maupun pendatang dengan penghuni yang sudah ada itu bisa berinteraksi dengan baik," imbuhnya.

(aid/eds)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads