Pengamat Sebut PR Besar Presiden Baru 2024: Proyek IKN

Pengamat Sebut PR Besar Presiden Baru 2024: Proyek IKN

Ilyas Fadhillah - detikFinance
Kamis, 04 Mei 2023 18:30 WIB
Foto udara proses pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (25/2/2023). Pembangunan KIPP IKN Nusantara mulai masif dikerjakan diantaranya pembangunan istana presiden, kantor presiden, kantor sekretariat presiden, dan kantor kementerian koordinator. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.
Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Jakarta -

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai proyek IKN Nusantara bisa membebani Presiden baru Indonesia yang terpilih tahun 2024. Apalagi jika reaksi publik terhadap IKN buruk, ada kemungkinan proyek IKN bakal dilepas.

"Cuma masalahnya kan presiden baru ini saya nggak yakin kemudian akan mati-matian memperjuangkan IKN. Masalahnya kan dia harus mempertahankan kepilih 2 kali. Kalau reaksi publik negatif terhadap IKN, dia akan menghindar, akan lepas lah," katanya saat dihubungi detikcom, Kamis (4/5/2023).

"Ada potensi nanti periode berikutnya menjadi beban bagi pemimpin selanjutnya. Mungkin akan menyetop IKN juga," imbuhnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ditambah lagi, sampai saat ini belum ada investor yang resmi investasi di IKN. Jika hanya mengandalkan dana APBN ada potensi proyek IKN mangkrak.

"Pembangunannya lambat kalau dasarnya mengandalkan APBN, nggak akan tercapai. Potensi mangkraknya tinggi lah kira-kira begitu," sambungnya.

ADVERTISEMENT

Sebagai informasi, saat ini sudah ada 200 surat minat atau Letter of Intent (LOI) untuk berinvestasi di IKN Nusantara, meskipun realisasinya masih nihil. Menurut Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, banyaknya LOI menunjukkan proyek IKN memang menarik.

Ia menambahkan ketertraikan investor tidak bisa hanya diukur dengan sudah atau belum masuknya investor ke IKN.

"Jadi banyak orang melihat bahwa IKN itu tidak menarik, salah besar. Sangat menarik IKN itu, tapi ketertarikan investor itu tidak diukur dengan sudah masuk belumnya investor saat ini. Karena saat ini memang bukan tahapan investor swasta untuk masuk," bebernya.

Ia menyebut para investor masih menunggu penyelesaian pembangunan infrastruktur dasar IKN, atau sekitar tahun 2024. Meski diragukan sejumlah pihak, Piter menilai IKN Nusantara bisa membantu pemerataan ekonomi Indonesia.

"Saya meyakini IKN jadi sebuah awal dari kita melakukan pembangunan di luar jawa, melakukan pemerataan ekonomi di Indonesia, di mana ada pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan. Dengan adanya IKN, kalimantan bisa memaksimalkan semua potensi yang dimiliki," pungkasnya.




(zlf/zlf)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads