.webp)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan 562 sertifikat tanah hasil Program Redistribusi Tanah kepada masyarakat Desa Sodong Basari, Kabupaten Pemalang. Hal ini menandai tuntasnya permasalahan sengketa tanah di lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Kencana Sikasur di kawasan tersebut.
"Dulu saya berjanji menyelesaikan permasalahan yang ada di sini terhadap 281 kepala keluarga dan alhamdulillah berkat kerja keras, sinergi, kolaborasi antara pemerintah daerah, BPN, dan ibu fitri, sore hari ini doa kita dikabulkan oleh Allah swt," kata Hadi, disambut sorak-sorai dan riuh tepuk tangan masyarakat setempat, Selasa (9/5/2023).
"Saya ke sini tiga hari setelah dilantik Pak Presiden menjadi Menteri. Saya langsung datangi wilayah ini, sehingga dalam waktu kurang lebih satu tahun setelah saya datang itu selesai," tambahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun kunjungan ke kawasan tersebut termasuk ke dalam rangkaian dari kunjungannya ke sejumlah daerah untuk menyerahkan sertifikat, mulai dari Cirebon, Tegal, hingga Pemalang. Di Pemalang sendiri, sertifikat dibagikan kepada sebanyak 281 kepala keluarga yang mayoritas petani gurem.
"Yang kita serahkan 562 (total sertifikat). Masing-masing kepala keluarga dapat dua sertifikat. Luasan lahannya kurang lebih 82,2 hektar," terangnya.
Sementara untuk rinciannya, satu kepala keluarga mendapatkan dua buah sertifikat yang terdiri atas sertifikat lahan garapan dan sertifikat rumah. Hadi berpesan agar sertifikat tersebut dijaga baik-baik. Jangan sampai apa yang telah diperjuangkan ini hilang begitu saja karena masyarakat terlena untuk menjualnya.
"Ingat untuk mendapatkan hak yang sertifikatnya telah dipegang oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tidak mudah. Harus berjuang, harus koordinasi sana-sini. Untuk itu saya berpesan, 281 sertifikat untuk garapan dan 281 sertifikat tempat tinggal ini supaya di jaga," ujarnya.
Dengan diberikannya sertifikat ini kepada para petani Desa Sodong Basari ini, lahan-lahan yang sebelumnya terseret masalah sengketa sejak 2015 itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh warga, sebagai tempat mencari nafkah serta meningkatkan perekonomian.
"Saya khawatir nanti Bapak/Ibu tergoda untuk menjual tanahnya kepada pihak lain. Kalau tergoda, upaya kita yang sudah berkeringat ini bisa sia-sia," imbuhnya.
Tidak hanya kepada masyarakat, Hadi turut menyerahkan sertifikat aset Pemerintah Kabupaten Pemalang sebanyak 18 sertifikat, sertifikat aset Pemerintah Desa Sodong Basari sebanyak 7 bidang, dan penyerahan bidang tanah untuk Koperasi Jasa Bakti Mandiri Jaya sebanyak 5 bidang, dengan total luas kurang lebih 16,46 hektare.
Simak juga Video: Upaya Menteri Hadi Tuntaskan Konflik Pertanahan di Surabaya
