.webp)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mencatat perkembangan Program Sejuta Rumah (PSR). Per 30 April 2023, sudah ada sekitar 298.203 unit rumah yang dibangun.
"PSR tahun ini tuh baru sampai 298.203 unit," kata Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Fitrah Nur di Media Center Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin (15/5/2023).
Fitrah mengungkapkan, capaian PSR tersebut atau 84% terdiri dari 252.875 unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sisanya 16% sebanyak 45.328 unit non MBR. Capaian tersebut meningkat karena di bulan Maret 2023 capaian PSR tercatat hanya 183.331 unit.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, jumlah capaian rumah MBR berasal dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan total 104.286 unit. Angka tersebut berasal dari kegiatan pembangunan Ditjen Perumahan 57.549 unit dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) dengan penyaluran dana pembiayaan perumahan untuk masyarakat melalui KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebanyak 46.737 unit.
Selanjutnya adalah pembangunan rumah yang dilaksanakan kementerian dan lembaga (K/L) lainnya sebanyak 4.286 unit, pemerintah daerah 2.127 unit, pengembang non-FLPP 133.716 unit, CSR perumahan 153 unit dan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat sebanyak 8.307 unit. Sementara untuk rumah non-MBR dibangun oleh pengembang 16.246 unit dan masyarakat 29.082 unit.
Lebih lanjut, ia mengatakan saat ini pemerintah meningkatkan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) kepada pengembang, dari yang sebelumnya 30% menjadi 50%. Nantinya, pemerintah juga membantu dalam penyediaan air bersih, sistem persampahan, lampu, dan lainnya. Jadi, tidak hanya jalan lingkungan atau jalanan sekitar perumahan saja yang dibantu oleh pemerintah.
"Kami sudah merevisi juga Permen 7 Tahun 2022 terkait insentif kepada pengembang yang awalnya hanya 30% dari site plant sekarang bisa maksimal 50%. Jadi sebenarnya bisa mengcover itu sebenarnya, kekurangan dari harga rumah kita bisa bantu PSU 50% dari kapasitas site plant," paparnya.
Tak hanya itu, ia juga membantu pemerintah daerah dalam menyediakan akses jalan menuju rumah subsidi. Namun demikian, hal tersebut harus ada delegasi dari pemerintah daerah bahwa akses itu adalah jalan perumahan.
"Jadi kami sudah banyak menunya sekarang untuk membantu terutama teman-teman pengembang yang subsidi," tuturnya.
(ara/ara)
