Said Didu: BUMN Sudah Biasa Jadi Mesin Kas Parpol

Jakarta -

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah biasa menjadi mesin kas partai politik. Banyak tekanan yang didapat Kementerian BUMN untuk menempatkan orang partai di jajaran direksi.

"Memang tekanan untuk menempatkan direksi tinggi sekali. Karena ada keuntungan untuk partai jika berhasil," kata Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) M Said Didu kepada saat dihubungi detikFinance, Selasa (19/7/2011).

Menurutnya, keuntungan yang didapat parpol jika bisa menempatkan direksi di BUMN adalah bisa melancarkan pemenang tender yang dilakukan BUMN tersebut dan, jika itu proyek pemerintah, BUMN tersebut menjadi lebih mudah menjadi pemenangnya.

Dalam percakapan telepon dengan Metro TV, Nazaruddin menuding Ketua Umum PD Anas Urbaningrum melancarkan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) dalam proyek Stadion di Ambalang. Menurut Said, Kementerian BUMN kala itu tidak bisa mengetahui secara detail karena proyek tersebut dilakukan BUMN, bukan oleh Kementerian.

"Memang proyek untuk pengadaan barang dan jasa BUMN itu bukan oleh Kementerian, tapi oleh BUMN itu sendiri. Tapi kami juga sudah bisa mencium hal itu karena terlihat dari net profit-nya hanya 5%, bahkan dulu hanya 2-3% rata-rata," ujarnya.

Padahal, menurut Said, jika pihak swasta yang memenangkan tender, maka net profitnya marginnya bisa lebih dari 9%. Ternyata, sebagian dari keuntungannya lari ke mafia proyek. Modus inilah yang biasa digunakan oleh parpol dalam menggalang dana.

"Dulu kami minta kepada semua BUMN supaya marginnya dinaikkan, supaya menghindari adanya mafia proyek," katanya.

Maka dari itu, kata Said, banyak sekali pihak parpol yang meminta Kementerian BUMN untuk meloloskan salah satu orangnya untuk menempati direksi di BUMN.

"Kalau (parpol) sampai berhasil menempatkan orang di BUMN, maka semua proyek yang diincar semakin mulus," ujarnya.

(ang/hen)