Proyek Pemerintah Harus Jelas untuk Tekan Praktik Mafia Anggaran

Jakarta - Menko Perekonomian Hatta Rajasa tegaskan perlunya proyek yang jelas dalam perencanaan anggaran negara. Hal ini sebagai antisipasi penyalahgunaan anggaran, termasuk menghindari mafia anggaran

"Saya katakan proyeknya harus clear, harus jelas, harus terukur, jangan dananya mengalir baru disusun proyeknya," tegasnya saat ditemui di Kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (7/10/2011)

Dengan adanya kejelasan proyek tersebut, Hatta yakin dapat mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran, seperti kasus Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID).

"Belajar dari yang terjadi kemarin-kemarin, maka kita dan juga kawan-kawan di dewan melihat kalau itu sebagian akan digunakan untuk proyek-proyek itu maka, proyek-proyek itu harus siap betul, prudent, transparan, kriterianya harus disepakati bersama untuk kepentingan apa sehingga betul-betul dana itu efektif, namanya juga dana optimalisasi, biasanya itu menaikkan tax ratio. Kalau dari sisi pemerintah melihat ke depan, maka lebih baik hal itu digunakan untuk cadangan, cadangan itu penting juga," paparnya.

Hatta menilai sebaiknya jika terdapat dana optimalisasi maka akan lebih baik dijadikan cadangan guna mengurangi defisit anggaran maupun cadangan risiko fiskal.

"Selalu saja apabila ada optimalisasi, maka optimalisasi itu dibicarakan bersama antara pemerintah dan dewan, bisa menjadi bagian penurunan defisit anggaran, bagian cadangan risiko fiskal, bisa juga sebagian kita belanjakan untuk infras, baik melalui pemda, artinya apbd, maupun sektor yang dikelola di kementeraian, di sinilah kita perlu memerhatikan," jelasnya.

Namun, Hatta tidak menjamin dengan kejelasan proyek tersebut tidak ada lagi mafia anggaran. Pasalnya, ada saja oknum yang mencari celah untuk memanfaatkan kesempatan.

"Ini soal oknum, kita pisahkan antara banggar, antara institusi dengan orang-orang kita pisahkan, kita hormati institusi kita ini, lembaganya," pungkasnya.

(nia/hen)