Anggota DPR Kritik Habis Tingginya Subsidi BBM dan Anggaran PNS

Jakarta -

Postur RAPBN 2013 menuai kritik dari fraksi-fraksi di DPR. Salah satunya mengenai anggaran subsidi dan juga belanja untuk pegawai negara yang dinilai cukup besar dan meningkat dibandingkan tahun ini.

Anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra Fary Djemi Francis menilai, kenaikan anggaran subsidi BBM tahun depan dari Rp 137,4 triliun (2012) menjadi Rp 193,8 triliun (2013), membuat pemerintah tidak memiliki alasan untuk menaikkan harga BBM subsidi tahun depan.

"Dengan subsidi energi sebesar itu, maka Gerindra meminta agar pemerintah tidak menaikkan harga BBM pada tahun depan," tegas Fary dalam rapat Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/8/2012).

Selain itu, Anggota DPR dari Fraksi Golkar Roem Kono menilai, selama ini subsidi yang diberikan pemerintah tersebut belum tepat sasaran. Untuk itu, dalam pembahasan RAPBN 2013 nanti diharapkan pemerintah dapat memberikan evaluasi terkait realisasi subsidi energi selama ini.

"Subsidi belum tepat sasaran, evaluasi pemberian subsidi mengenai mekanisme, pola, dan sasaran," ujarnya.

Selain masalah subsidi, DPR juga memfokuskan belanja pegawai yang terlalu besar. Besarnya belanja untuk tunjangan dan gaji PNS serta pegawai negara lainnya ini menyedot anggaran lain terutama untuk infrastruktur.

"Belanja pegawai, 2013, peningkatan 13,6%, ini menandakan belum efisiensi, Golkar minta evaluasi dan penekanan jumlah PNS," tegas Roem.

"Biaya perjalanan dinas, kantor, dan jamuan, itu menggambarkan belanja birokrasi yang besar," tambah anggota DPR dari Fraksi Hanura Saleh Husin di tempat yang sama.

(nia/dnl)