"Angka Rp 25 miliar itu gede, di Kampung Saya (Kalbar) proyek Rp 5 miliar jadi rebutan," kata Ketua Umum HIPMI Raja Sapta Oktohari kepada detikFinance, di The Stones Hotel Rabu (12/12/2012)
Okto mengakui wacana tersebut memang sudah menjadi usulan Presiden SBY. Ia berharap nantinya di level menteri bisa segera merealisasikan dalam ketentuan atau affirmatif action.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika rencana ini direalisasikan, maka paling mungkin dilakukan terhadap proyek-proyek BUMN dan pemerintah, untuk proyek swasta sulit dilakukan. Ia pun akan membuat kriteria terhadap pengusaha pemula dan pengusaha daerah.
"Nanti akan kita buat kriteria," katanya.
Sebelumnya Presiden SBY mengatakan bahwa BUMN sudah sepakat bahwa proyek Rp 25 miliar ke bawah dilepaskan ke pengusaha mudah dan daerah. Namun SBY meminta rencana ini harus mendapat dukungan pemda. Ia pun tak akan membuat Keppres khusus soal ini, karena berisiko digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Perlu keberpihakan pemda, para bupati dan walikoa, jangan hanya melayani usaha besar. Katanya mau memajukan UKM, begitu janji saat pilkada," kata SBY.
(hen/dru)










































