BPK Temukan Banyak Masalah Program Swasembada Daging di Kementan

Jakarta -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan kinerja terhadap Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) tahun 2010 hingga 2012.

Program swasembada hingga 2014 ini, pada pemeriksaan PSDS yang dilakukan dari bulan Agustus hingga Oktober 2011, BPK menemukan adanya tindakan yang kurang sigap dari Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mengatur tata niaga pasokan daging sehingga di Kementan menggangu keberlanjutan swasembada daging.

Salah satu temuannya adalah terjadi penyembelihan massal sapi betina produktif di Indonesia yang telah mencapai tingkat yang membahayakan. Hal ini dapat mengganggu keberlangsungan perkembangan populasi sapi nasional.

"Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa target dan tujuan PSDS tidak akan tercapai karena Kementan belum menunjukkan kinerja yang baik dalam pengendalian sapi impor," tutur Anggota BPK Ali Masykur Musa penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK Semester II 2012 atas PSDS di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Rabu (10/4/2013).

Akibat tidak baiknya tata niaga dan pengaturan ketersediaan daging termasuk kuota impor, terjadi penyembelihan massal sapi betina produktif mencapai 200.000 ekor per tahun, padahal sapi produktif itu, bisa diperuntukan untuk penyediaan bibit sapi untuk mendukung program swasembada.

Selain memberi catatan soal penyembelihan sapi betina produktif, Ali menjelaskan terjadi ketidakefektifan bantuan sosial untuk mencetak program pembibitan sapi potong.

"Bantuan sosial tahun 2010 sebesar Rp 12,18 miliar kepada 28 kelompok ternak di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk program pengembangan sumber pembibitan sapi potong, ternyata tidak efektif karena tidak berlokasi di wilayah potensi bibit sapi Bali dan Instalasi Pembibitan Rakyat (IPR)," tambahnya.

(hen/hen)