.webp)
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir mengatakan, Pertamina tidak bisa melarang mobil pribadi, termasuk mobil mewah untuk memasang RFID.
"Untuk melarang mobil-mobil pribadi tentu harus ada dasar hukumnya dan sampai saat ini tidak ada dasar hukumnya sehingga Pertamina tidak bisa melarang," kata Ali dalam pesan singkatnya kepada detikFinance, Kamis (19/12/2013).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Aturan yang ada baru Permen ESDM nomor 01 Tahun 2013, untuk mobil dinas kementerian, TNI, Polri, BUMN, BUMD, Pertambangan, Perkebunan dan angkutan laut komersial," tutup Ali.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok) mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Jokowi sempat protes dengan kebijakan RFID, alasannya RFID harusnya dipasang pada angkutan umum bukan mobil pribadi.
"Kami menyayangkan program RFID Pertamina itu. Harusnya bukan untuk mobil pribadi, tapi untuk angkutan umum, truk-truk. Kalau pribadi tambah macet. Pak gubernur (Jokowi) sebenarnya protes," kata Ahok.
Kebijakan Pertamina memang tak sinkron dengan rencana kebijakan Pemda DKI untuk menekan kemacetan di Jakarta dengan menghapus BBM subsidi. Ahok berjanji, langkah menghapus BBM subsidi bukan tanpa antisipasi pasca kebijakan, ia akan menggratiskan angkutan umum di Jakarta.
"Kalau kita bisa capai (APBD) Rp 100 triliun, bisa gratis semua. Mudah-mudahan 2016-2017 kita bisa capai APBD Rp 100 triliun. Makanya kita lagi hitung," katanya.
Ahok menegaskan, penghapusan BBM subsidi di Jakarta untuk tahap awal rencananya untuk kendaraan pribadi roda empat. Setelah itu, apabila infrastruktur angkutan umum yaitu bus sudah makin banyak dan memadai maka akan berlanjut penghapusan BBM subsidi untuk kendaraan roda dua.
"Cuma kalau motor kami akan buat begitu ada bus gratis, motor nggak boleh masuk. Sekarang kan orang naik motor karena terpaksa kan karena tidak ada bus yang baik," katanya.
(rrd/dnl)
