Tarif KRL Naik Per 15 Oktober, Tapi Ditanggung Pemerintah

Jakarta - Pemerintah menaikkan tarif dasar tiket kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek. Namun, harga tiket yang dibayar masyarakat tidak naik. Mengapa bisa begitu?

Ini karena pemerintah menambah anggaran subsidi atau Public Service Obligation (PSO) untuk KRL Jabodetabek. Awalnya, PSO yang diberikan pemerintah adalah Rp 1.000 untuk 5 stasiun dan Rp 500 untuk 3 stasiun selanjutnya. Dengan begitu, harga tiket yang dibayar konsumen adalah Rp 2.000 untuk 5 stasiun pertama dan tambahan Rp 500 untuk 3 stasiun berikutnya.

"Nantinya 5 stasiun pertama diberikan PSO sebesar Rp 3.000 dan setiap 3 stasiun berikutnya Rp 500 mulai 15 Oktober. Harga tiket yang dibayar konsumen tidak akan berubah, pemerintah yang menanggung kenaikan tarif dasar ini," ungkap Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwi Atmoko dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (6/10/2014).

Kenaikan PSO ini, lanjut Hermanto, akan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Namun ini dilakukan tanpa membebani konsumen sendiri.

"Peningkatan fasilitas pelayanan kepada penumpang akan meningkatkan besaran biaya operasi perjalanan KRL sehingga butuh anggaran tambahan. Ini diambil dari dana pemerintah, bukan konsumen," jelasnya.

Total PSO untuk KRL Jabodetabek tahun ini mencapai Rp 517 miliar. Dana PSO merupakan pengalihan dari pagu untuk kereta jarak menengah dan jauh karena melihat posisi realisasi PSO untuk triwulan I-2014 tidak terserap optimal.

Direktur PT KAI Commuter Jabodetabek Tri Handoyo menambahkan, kenaikan biaya operasi karena kebutuhan peningkatan fasilitas. Selama ini sudah banyak perbaikan, seperti toilet, media informasi, loket penumpang, dan lainnya.

"Sudah ada banyak perbaikan yang kita lakukan dan akan terus meningkat fasilitasnya dari sekarang," katanya.

(mkl/hds)