.webp)
Hasil Sensus Pertanian terbaru oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan jumlah rumah tangga di sektor pertanian. BPS mencatat jumlah rumah tangga usaha pertanian sebanyak 26,13 juta atau menurun 5,04 juta dibandingkan tahun lalu sebanyak 31,17 juta sejak 10 tahun terakhir.
Direktur pengembangan metodologi sensus dan survey BPS Dedi Walujadi mengungkapkan banyak petani RI yang memilih beralih profesi menjadi buruh kasar hingga ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sektor informal.
"Mereka pergi ke kota hingga Timur Tengah (Timteng) menjadi buruh kasar bahkan sampai ke Hong Kong," ungkap Dedi saat berdiskusi dengan media di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (7/10/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jumlah ini masih jauh lebih rendah dari nilai upah minimum provinsi (UMP) di NTT sebesar Rp 1,2 juta per bulan," imbuhnya.
Fenomena anjloknya jumlah petani semacam ini pernah terjadi di negara-negara maju contohnya Amerika Serikat (AS) yang terjadi di tahun 1900. Hanya saja AS yang jumlah petaninya saat ini hanya 3% berhasil mengembangkan pertanian dengan teknologi off screen.
Berbeda dengan AS, sistem pertanian di Indonesia masih dilakukan secara tradisional. Bahkan jika dibandingkan negara tetangga di ASEAN saja, RI kalah bersaing dalam penggunaan teknologi pertanian.
"Menurut survei negara-negara di ASEAN yang menggunakan teknologi pertanian ada 3 yaitu Thailand, Malaysia yang justru belajar dari IPB dan Vietnam. Indonesia tidak termasuk kita belum menggunakan teknologi yang canggih, masih pakai sistem maju-mundur," jelasnya.
Selain itu, survei BPS juga menemukan pergeseran komposisi jumlah petani dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa. Provinsi yang mengalami kenaikan terbesar jumlah petani adalah Papua sebanyak 158,1 ribu dan yang terkecil di Maluku Utara sebanyak 1.000 rumah tangga.
Sementara itu, penurunan terbesar di Jawa Tengah sebanyak 1,47 juta rumah tangga dan di Bengkulu sebanyak 350 ribu rumah tangga.
(wij/hen)
