Menteri Ini Yakin Jokowi Tak Lanjutkan Jembatan Selat Sunda

Jakarta - Mega proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) tak masuk dalam program infrastruktur Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jembatan ini belum bisa dibangun, paling tidak untuk 10-15 tahun ke depan.

Menurut Andrinof, jembatan ini belum bisa dibangun, paling tidak untuk 10-15 tahun ke depan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago mengatakan, Presiden Jokowi menyimak perkembangan mega proyek ratusan triliun rupiah yang menghubungkan Jawa dan Sumatera ini.

Namun Andrinof memastikan, Jokowi tak memasukkan mega proyek ini dalam programnya.

"JSS ini terus terang Pak Jokowi sendiri menyimak rencana itu. Saya yakin JSS bukan pilihan setidak-tidaknya untuk 10-15 tahun ke depan," kata Andrinof di Kantor Bappenas, Jl Taman Suropati, Jakarta, Jumat (31/10/2014).

Andrinof mengatakan, daripada membangun JSS, pemerintah bakal memberdayakan sektor maritim dengan mengembangkan perhubungan Laut. Upayanya, dengan cara membangun dermaga-dermaga, atau menambah kapal baru dengan mengganti kapal yang sudah usang.

"Itu kita berikan pelayanan di perhubungan laut. Bagaimana pelayanan penumpangnya aman nyaman bagus layak, kondisi kapal nyaman. Kemudian kalau dermaganya kurang ditambah. Itu lebih penting. Kalau itu sudah jalan, sudah jadi 10-15 tahun itu, silakan bikin jembatan Selat Sunda‎," papar Andrinof.

Dia juga tidak menampik, sekarang kondisi lalu lintas penyeberangan di Pelabuhan Merak-Bakauheni sudah mengkhawatirkan. Menurutnya, itu semua karena kondisi infrastruktur dan sarana transportasi pelabuhan yang kurang baik. Itu bisa diselesaikan dengan solusi memperbaiki sarana infrastruktur tersebut.

"Penyeberangan Selat Sunda kenapa sering macet? Karena yang dioperasikan di sana kapal tua, kecepatan rendah, dan frekuensi mogoknya tinggi. Jadi secara riil yang beroperasi itu 20 kapal, kebutuhannya 28 kapal. Lalu tambah dermaga, nggak besar investasi. Untuk kapal, taruh PMN (penanaman modal negara) di ASDP (BUMN Feri), atau swasta," tutupnya.

(zul/dnl)