Menurut Ahok perlu ada kejelasan soal konsekuesi penggunaan lahan Pemprov DKI Jakarta untuk proyek LRT. Salah satunya adalah soal jaminan bahwa bila proyek LRT mangkrak atau gagal maka Pemprov DKI berhak membongkarnya. Hal semacam ini pernah terjadi pada kasus proyek monorel, Pemprov DKI harus menanggung atau membeli konstruksi proyek monorel yang mangkrak dalam jumlah dana ratusan miliar rupiah.
"Pertanyaan kita kalau Adhi Karya cuma dikasih modal Rp 1,5 triliun, proyek ini totalnya Rp 7 triliun. Sisanya bagaimana? Dia bilang mau right issue?, mau ngutang bank? Pertanyaan saya bank mau kasih utang nggak kalau tanahnya DKI nggak ngasih? Nah kalau DKI kasih tanah kasus monorel, kalau utang macet di tengah jalan, apa DKI boleh bongkar nggak barang ini?" tanya Ahok usai rapat terbatas di Istana, Selasa (18/8/2015)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Siang tadi berlangsung rapat terbatas (ratas) soal LRT di Istana Negara yang dipimpin oleh Presiden Jokowi.
Hadir pada ratas LRT tersebut antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Rizal Ramli, Mensesneg Pratikno, Menteri PPN/Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hingga manajemen Adhi Karya. Usai ratas sore tadi, Rini dan Ahok terlihat kesal.
Seperti diketahui, proyek pengembangan Light Rail Transit (LRT) rute Cibubur-Dukuh Atas batal groundbreaking pada 17 Agustus kemarin. Pengembangan kereta ringan yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini masih menghadapi persoalan.
Rencananya, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) bertugas sebagai komandan konsorsium BUMN untuk pengembangan LRT di pinggiran Jakarta. Fase I, LRT akan membentang dari Cibubur-Dukuh Atas.
(hen/rrd)