Kritik DPR ke Menteri PU: Jangan Ada Proyek Yang Dibuat-buat

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyerap anggaran 32,74% dari total anggaran yang pada anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBNP) 2015 sebesar Rp 118,5 triliun. Ditargetkan pada Desember 2015 penyerapan anggaran mencapai 93%.

Hal ini tak lekas memuaskan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang hadir dalam rapat kerja Komisi V dengan Kementerian PUPR hari ini, Rabu (2/9/2015).

Anggota Komisi V DPR, Muhammad Toha mengkritik, ada pekerjaan yang tidak perlu sengaja dilakukan Kementerian PUPR untuk mengejar serapan anggaran.

"Saya waktu itu mudik ke Jawa Tengah. Waktu saya berangkat itu jalannya mulus bisa buat ngebut. Tapi waktu saya pulang, ada pekerjaan pembetonan. Buat apa jalan mulus dibeton lagi. Jangan karena hanya mengejar serapan anggaran, pekerjaan yang tidak perlu malah dilakukan," kritik dia dalam rapat tersebut, Rabu (2/9/2015).

Ia mengatakan, daripada melakukan pekerjaan yang tidak perlu, alangkah lebih baiknya dana tersebut bisa dialokasikan untuk melakukan pekerjaan infrastruktur lain yang lebih penting.

"Seperti Pantura (Jalur Pantai Utara) itu kalau tidak perlu ada pekerjaan ya nggak perlu diada-adakan, jangan dibuat-buat. Lebih baik perbaiki jalan lintas selatan itu yang jalannya masih rusak-rusak. Atau untuk jalan perbatasan di luar Pulau Jawa. Itu akan lebih berguna," tegas Toha.

Catatan Kementerian PUPR yang diterima detikFinance, hingga 2 September Kementerian telah berhasil merealisasikan serapan anggaran sebesar 32,74% atau Rp 38,9 triliun, setara dengan 35,62%.

Rinciannya, Ditjen Bina Marga Rp 19,6 triliun, Ditjen Sumber Daya Air Rp 11,2 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp 6,2 triliun, dan Ditjen Penyediaan Perumahan Rp 1,05 triliun.

(dna/dnl)