Cerita Menperin Soal Dampak Dualisme Pengelolaan FTZ Batam

Jakarta -

Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin menginginkan tidak ada lagi dualisme dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ) Batam. Sebab, praktik dualisme hanya akan menganggu aktivitas dari perusahaan.

"Intinya adalah dualisme, pengurusannya cukup satu akhirnya lebih memudahkan pelaku industri untuk aktivitas sehingga daya saing kita kuat," terangnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/1/2015)

Saleh mengaku banyak perusahaan yang kemudian menyampaikan keluhan dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya terkait dengan perizinan.

"Salah satu contoh, terakhir itu pernah ada pelaku industri datang ke kami menyurati, Pak kami mau mendatangkan peralatan untuk mendukung industri mereka. Alatnya cukup besar mau dibawa dari pelabuhan ke kawasan tempat pabrik itu harus membutuhkan ranting pohon yang harus ditebang. Nggak keluar izinnya sampai sekarang, Padahal alat itu dibutuhkan. Itu untuk kegiatan usaha," paparnya

Selain itu, kedua belah pihak seringkali mengeluarkan aturan yang bertabrakan. Industri tentunya merasa ada ketidakpastian hukum dari otoritas.

"Dualisme pemkot dan otoritas ini kadang-kadang akhirnya si pelaku usaha industri menjadi bimbang karena berbagai aturan yang dikeluarkan masing-masing mereka ya seperti kok jadi repot," tegas Saleh.

Menurutnya kedua belah pihak tampak saling bersaing untuk memperebutkan kawasan industri tersebut. Padahal sekarang pemerintah tengah berupaya untuk mendorong masuknya investasi sebesar-besarnya ke dalam negeri.

"Kita ingin agar orang yang melakukan aktivitas di sana mendapatkan kemudahan. Dualisme ini, antara pemkot dan otoritas ini bersaing," ujarnya.

(mkl/hns)