Soal Dualisme Kawasan Khusus Batam, Darmin: Ini Persoalan yang Rumit

Jakarta - Sudah kelima kalinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat kabinet terbatas terkait penyelesaian dualisme kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) di Batam. Tapi, tak kunjung juga menemukan solusi.

Menko Perekonomian, Darmin Nasution, memastikan ini adalah persoalan yang rumit. Perlu ada solusi yang tepat dan menguntungkan bagi kedua pihak, baik pemerintah daerah (Pemda) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

"Ini persoalan yang cukup rumit, karena sudah tumpang tindihnya rumit, sehingga biarkan ini kita selesaikan dulu, baru kita jelaskan," kata Darmin, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/1/2016).

Darmin enggan berbicara banyak soal hasil diskusi Presiden dengan para menteri yang baru saja berlangsung. Ia pun meminta waktu untuk pengambilan keputusan sebelum akhirnya diumumkan ke publik.

"Kalau nggak rumit, hei Batam itu sudah 35 tahun. Kalau nggak rumit, dari dulu juga sudah selesai mestinya," jelasnya.

Rapat ini berlangsung sekitar dua jam sejak pukul 14.30 WIB. Beberapa menteri yang hadir, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Rizal Ramli, Menko PMK Puan Maharani‎, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri PPN Sofyan Djalil, dan Kepala BKPM Franky Sibarani.
 
Saat rapat berakhir, banyak menteri yang enggan memberikan keterangan secara jelas dan memilih untuk menghindari awak media. Alasannya memang dikarenakan butuh waktu sampai dengan solusi berhasil didapatkan.

"Jangan tanya saya dulu, belum selesai, terima kasih," kata Menteri Perindustrian, Saleh Husin, saat meninggalkan Istana Negara.

(mkl/dnl)