Di Depan Anggota DPR, Mentan Curhat Disalahkan Soal Harga Pangan Naik

Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman meminta tidak menghubungkan kenaikan harga pangan dengan kinerja kementeriannya. Menurutnya, kenaikan harga bahan pangan seperti beras, jagung, hingga ayam bukan merupakan  bagian tupoksinya (tugas pokok dan fungsi).

Hal tersebut diungkapkan Amran saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, di gedung DPR, Jakarta, Senin (25/1/2016).

"Pertanyaan-pertanyaan ini selalu berulang. Harga naik yang pertama ditanya Kementan, kaya baru-baru ini soal sapi NTT. Pertama, itu tupoksinya Kemendag (Kementerian Perdagangan), kita lakukan operasi pasar itu semata-mata support saja, agar petani bisa tertolong karena rantai pasok yang tak tertata dengan baik," ungkap Amran.

Amran mengungkapkan, tak semua persoalan yang terjadi di sektor pertanian merupakan ranah tugasnya. Kalau pun kemudian Kementan ikut sibuk mengurusi rantai pasok, hal tersebut dilakukan semata untuk membantu petani.

"Irigasi ke Kementan, harga turun naik ke Kementan, kami nggak lari dari tanggung jawab. Sesuai dasar hukum domain kami di produksi, tapi kami nggak lepaskan (harga) karena ini satu kesatuan. Jika ada gejolak harga kami kena imbasnya," jelasnya.

"Bukan soal sapi saja, beras dan bawang merah juga. Karena petani ini soal harga yang paling besar dampaknya, makanya kami libatkan diri," imbuh Amran.

Dia mencontohkan, dalam hal pengadaan pupuk dan benih, pihaknya tak bisa sepenuhnya mengintervensi. Hal yang sama juga terjadi pada jalur distribusi komoditas pertanian yang jadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan.

"Serapan beras rendah itu di ranah Kementerian BUMN karena ini menyangkut Bulog. Distribusi benih nggak lancar juga sama ada di PT SHS (Sang Hyang Seri) dan Pertani, kemudian pupuk di Pupuk Indonesia. Ini yang mendorong kami hilangkan ego sektoral," pungkas Amran. (hns/hns)