Balik dari Sumatera, Jokowi Banyak Terima Keluhan Petani Karet

Jakarta - Perjalanan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 3 hari ke Sumatera kemarin, ternyata juga bertemu dengan para petani karet. Banyak keluhan yang disampaikan langsung kepada Jokowi, karena jatuhnya harga karet sangat merugikan petani.

Hal ini kemudian segera ditindaklanjuti. Sesampainya di Jakarta, Jokowi langsung memerintahkan Menteri Perekonomian Darmin Nasution agar mencari solusi dari persoalan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, pagi tadi, Darmin menggelar rapat koordinasi dengan beberapa kementerian, seperti Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan para pejabat dari Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, dan Kementerian Perindustrian.

Selain itu, hadir juga kalangan dunia usaha yang tergabung dalam Dewan Karet Indonesia dan Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) serta asosiasi industri ban nasional.

"Kan Presiden baru pulang dari Sumatera kan, rupanya beliau banyak sekali mendapat keluhan dari persoalan petani karet," ungkap Darmin saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (4/3/2016).

Arahan Presiden Jokowi, kata Darmin, agar merancang program yang mampu membantu petani karet meningkatkan pendapatannya. Sehingga perekonomian di daerah-daerah tersebut juga tumbuh lebih baik.

"Presiden nitip supaya kita merancang kegiatan untuk membantu para petani karet di Sumatera, mungkin ada di Kalimantan sebagian," paparnya.

Ini memang baru rapat perdana. Program-program yang diusulkan dan sempat didiskusikan dalam rapat juga cenderung masih bersifat umum. Belum ada yang bisa dipastikan berjalan dalam waktu dekat.

"Cuma persisnya gimana kita perlu waktu seminggu lagi untuk merumuskan," kata Darmin.

Kondisi Riil Petani Karet di Sumatera

Darmin memaparkan, dalam data yang diterima ternyata anjloknya harga karet besar pengaruhnya terhadap petani. Hitungan kasarnya, sebelumnya 1 kg karet yang dijual petani bisa ditukar dengan 2 kg beras. Sementara sekarang kebalikannya.

"Karet itu kan harganya tinggal Rp 3.000-4.000 per kg. Sekarang 2 kg karet baru dapat 1 kg beras. Anda bisa bayangkan susahnya mereka," tegas Darmin.

Persoalan ini harus mendapat penyelesaian dalam waktu dekat. Beberapa rapat akan kembali diatur sebelum dilaporkan dalam rapat kabinet terbatas di Istana negara.

"Jadi permintaan Presiden itu membuat lebih cepat," imbuh Darmin. (mkl/drk)