Pemerintah Mulai Hitung Nilai 10,64% Saham Freeport

Jakarta - Pemerintah mulai membentuk tim untuk menghitung nilai divestasi 10,64% saham PT Freeport Indonesia. Perhitungan atas harga saham pun mulai dilakukan. Hasil perhitungan dari tim akan diajukan sebagai harga penawaran dari pemerintah kepada Freeport.

Pembentukan tim dimulai dengan rapat di Kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian BUMN, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kejaksaan Agung. Pembentukan tim tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) saja.

"Iya, dari kementerian sudah lengkap tinggal SK-ya, mulai dari kemarin kita sudah bekerja terus. Valuasi harga sudah mulai dikerjakan," kata Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Aryono, saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (4/3/2016).

Setelah pembentukan tim, pertama-tama pemerintah akan menyamakan dulu parameter-parameter untuk menghitung harga saham Freeport. "Saya kira valuasi ini kan sangat tergantung dari parameter-parameter. Jadi kalau selama parameternya belum sama ya belum tercapai kapan selesainya," ucapnya.

Parameter yang digunakan dalam perhitungan amat penting karena akan menentukan harga yang dipatok pemerintah. "Kan hitung-hitungan (harga saham Freeport) tergantung parameter, apakah dihitung sampai 2041 seperti tawaran Freeport , apakah dihitung seperti kontrak yang sekarang sampai 2021, macam-macam jadinya kan," papar Bambang.

Tetapi yang pasti, pemerintah akan menggunakan berbagai parameter yang membuat harga 10,64% saham Freeport serendah mungkin, lebih rendah dari hasil perhitungan Freeport yang mencapai US$ 1,7 miliar. "Ya jelas beda lah sama parameter yang dipakai Freeport," pungkasnya.

Sebagai informasi, Freeport Indonesia telah menyampaikan penawaran saham divestasi kepada Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian ESDM, lewat surat resmi yang disampaikan pada 14 Januari 2016 lalu. Sebanyak 10,64% saham Freeport ditawarkan dengan harga US$ 1,7 miliar, atau sekitar Rp 22 triliun. (wdl/wdl)