Biayai Proyek MRT dan LRT, Ahok Bujuk BPJS Ketenagakerjaan

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengoptimalkan dana yang dimiliki oleh  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Pemprov tengah mengkaji skema penerbitan obligasi atau surat utang yang nantinya bakal diserap oleh BPJS Ketenagakerjaan.

"Kita lagi coba untuk terbitkan obligasi Pemprov, untuk bangun infrastruktur," ungkap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kantor Pusat BPJS, Jakarta, Minggu (17/4/2016).

Ahok menjelaskan pembangunan proyek seperti kelanjutan proyek Mass Rapid Transit (MRT) maupun Light Rail Transit (LRT), ke depan tidak perlu lagi bergantung kepada utang dari luar negeri.

"Kita kalau dikumpulin semua rakyat Indonesia, kita nggak usah ngutang sama Jepang sebetulnya. Kalau kita jalan sendiri dengan uang BPJS, kita bisa aman dipakai buat infrastruktur, multiplier efek untuk ekonomi kita," jelasnya.

Maka dari itu, Ahok mendorong masyarakat, baik pekerja formal maupun informal agar dapat ikut serta menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Selain memberikan perlindungan sosial untuk individu dan keluarga, juga dapat membantu negara mengurangi utang.

"Makanya saya sangat rasa perlunya bangsa ini punya UU Jaminan Perlindungan Sosial. Saya kira itu," tegas Ahok. (mkl/feb)