Tanah Nganggur Batal Dipajaki, Pengamat: Timingnya Memang Tak Tepat

Jakarta - Pengamat properti sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda menyambut positif niatan pemerintah untuk menunda pembahasan wacana penerapan pajak progresif untuk 'tanah nganggur'.

Menurutnya momen pemerintah membahas wacana penerapan pajak di tengah perekonomian yang sedang lesu, khususnya sektor properti justru dikhawatirkan bisa membuat sektor ini semakin tertekan.

"Menurut saya itu suatu sinyal positif. Sebenarnya niat pemerintah bagus, tapi menurut saya perlu ada definisi yang jelas, apa itu tanah terlantar. Karena kalau tanah itu, salah satu modalnya pengembang. Jadi terminologinya harus sesuai," katanya saat ditemui di Menara BTN, Jakarta, Rabu (12/4/2017).

"Apalagi masalah timing-nya, saat ini timing-nya kurang tepat. Properti ini lagi di bawah, jangan dipersulit atau dibebankan lagi ke sektor properti," tambahnya.

Sektor properti yang memiliki multiplier effect yang sangat luas, terkait dengan 174 industri lainnya, membuat sektor ini penting untuk diperhatikan sebab akibatnya. Lagi pula, penerapan pajak menurutnya bukan suatu solusi jangka panjang jika tujuannya menekan harga tanah yang selama ini dimainkan oleh para spekulan.

"Jangka pendek, yang mesti dibahas itu fundamental perumahan dan properti yang saat ini kan masih lemah. Kenapa spekulan-spekulan itu bisa membuat harga tanah berlipat-lipat, itu kan karena fundamental kita enggak kuat," pungkasnya. (dna/dna)