Saran BPK ke Susi Agar Tak Disclaimer Lagi Tahun Depan

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah ketika mengetahui masih ada Kementerian Lembaga (KL) dengan opini disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin Susi Pudjiastuti adalah salah satunya.

Anggota IV BPK Rizal Djalil memiliki saran untuk Susi agar disclaimer tidak terulang lagi tahun depan. Apa sarannya?

"Perlu upaya yang lebih besar dari kementerian perikanan untuk memperbaiki mulai dari tahap perencanaan tahap pelaksanaan sampai juga pelaporan," ungkap Rizal di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Senin (29/5/2017).

Baca juga: Anggota BPK: Penyebab Disclaimer KKP Bukan Cuma Soal Kapal

Misalnya dalam pengadaan kapal. Dalam temuan BPK disebutkan transaksi belanja barang dengan nominal Rp 209 miliar. KKP melakukan pembelian kapal sebanyak 756 unit untuk tahun anggaran 2016, namun realisasinya saat BAST (Berita Acara Serah Terima) hanya 48 unit.

Baca juga: Kementerian ESDM: Kami Tidak Beli Opini WTP dari BPK

KKP, kata Rizal harus bisa memastikan barang yang dibelanjakan bisa tersedia sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sehingga ketika auditor melakukan pengecekan, semua bisa terdata dengan baik.

"Jadi menurut saya jika usahanya maksimal bisa saja meningkat tahun depan harapannya begitu," imbuhnya. (mkj/hns)