Jokowi Bakal Revisi DNI, Beberapa Sektor Dibuka Lebar untuk Asing

Jakarta - Pemerintah akan kembali merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Beberapa sektor usaha akan dibuka lebih besar untuk investor asing agar semakin banyak modal yang masuk ke dalam negeri

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan, pemerintah sepakat untuk mengambil pelonggaran terkait dengan Daftar Negative Investasi (DNI).

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai melakukan rapat kemudahan investasi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/6/2017).

Darmin menyebutkan, masalah kemudahan investasi masih belum tuntas dan akan dibahas lebih dalam di tingkat menteri koordinator.

"Itu belum tuntas tuh, masih Presiden minta supaya kita bahas dulu, diorganisir di kantor Menko. Itu banyak sekali. Jadi pokoknya, ada beberapa yang dibahas, tapi belum tuntas juga. Jadi Presiden bilang, ya sudah deh di kantor menko aja, ini terlalu rumit," kata Darmin.

Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Dalam implementasinya, kata Darmin, banyak sektor-sektor investasi dalam DNI dianggap belum sepenuhnya investasi lantaran masih dibatasi kepemilikannya.

"Ada yang bolehnya 49%, 30%. Nah, dia asing kan maunya pasti 51% ke atas kan. Selama masih harus ber-partner itu dia anggap belum sepenuhnya boleh. Nah itu aja ada buanyak," tambah dia.

Mengenai landside bandara di sektor perhubungan yang akan diperbolehkan 100% investor asing. Menurut Darmin itu hanya satu dari yang sudah dibahas.

Menurut Darmin, ada juga sektor obat-obatan yang belum sepenuhnya bisa dilakukan investasi 100% oleh asing, seperti pada sektor hilirnya. Meski demikian, tegas Darmin, pemerintah akan melakukan pelonggaran pada kebijakan DNI.

"Ya, arahnya itu (pelonggaran). Ya kan ini untuk lebih membuka, deregulasi untuk investasi," tegas dia.

Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa Presiden Jokowi meminta kepada seluruh menteri kabinet kerja mengkaji kembali keluhan-keluhan yang dilontarkan pelaku usaha terkait dengan investasi di Indonesia.

"Bapak presiden menyampaikan berbagai hal yang harus kita lihat semua mengenai berbagai keluhan maupun persoalan-persoalan yang disampaikan pelaku usaha di dalam melakukan kegiatan investasi di Indonesia, dan nanti Bapak presiden ingin kita melihat listnya ada beberapa macam Daftar Negatif Investasi termasuk yang dibahas mengenai insentif perpajakan, masalah perizinan ketenagakerjaan, masalah peraturan yang berubah kontrak, jadi kita semua akan lihat dan nanti akak ada follow up," ungkap dia. (mkj/mkj)