Susi Sudah Tangkap 294 Kapal yang Curi Ikan di RI

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, telah menangkap 294 kapal yang melakukan praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing) di laut Indonesia hingga Maret 2017. Dari 294 kapal yang sudah ditangkap, 116 di antaranya merupakan kapal Indonesia, 6 kapal Malaysia, 54 kapal Vietnam, 5 kapal Filipina, dan 1 kapal Taiwan.

"Kalau tetap koordinasi dan konsolidasi mempunyai sikap yang sama penegakan hukum, IUU Fishing akan kita selesaikan dengan tegas dan konsisten. Kita tidak akan berikan ruang untuk mereka kembali ke Indonesia," kata Susi, saat membuka Rakornas Satgas 115 di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2017).

Sedangkan, hingga Juni 2017, Satgas 115 yang dikomandoi Susi mencatat ada 95 kasus yang dipantau. Dari jumlah tersebut, 54 di antaranya merupakan kasus illegal fishing, dan 39 lainnya ditangani melalui proses hukum. Sampai saat ini, total sudah ada 41 kasus yang telah berhasil diselesaikan.

Menyadari kegiatan pencurian ikan terjadi lintas negara dan melibatkan warga negara asing, Satgas 115 bekerjasama dan mendapatkan bantuan dari negara dan organisasi internasional. Beberapa di antara kegiatan kerja sama tersebut adalah keterlibataan dalam the 23rd INTERPOL Asian Regional Conference, penyelenggaraan the 2nd International Conference of Fisheries Transparency Initiative (FiTI), keterlibatan dalam North Atlantic Coast Guard Forum (NACGF), serta keterlibatan aktif Satgas 115 di Konferensi Kelautan PBB (United Nations Ocean Conference) yang diselenggarakan di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS).

"Satgas 115 kita dorong melakukan kerja sama internasional karena illegal fishing dilakukan transnasional, korporasi dan melibatkan perusahaan di banyak negara," ujar Susi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, juga berharap Satgas 115 untuk terus meningkatkan kinerjanya. Pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh Satgas 115 juga harus mengedepankan kepentingan nasional

"Operasi pengawasan udara di wilayah perbatasan harus diperkuat dengan konsentrasi pada titik-titik yang rawan dengan pencurian ikan dan tindak pidana perikanan," tutur Wiranto. (ang/ang)