Saksikan video 20detik mengenai Palangka Raya Calon Ibu Kota di sini:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia memastikan, keterlibatan para ahli asing ini hingga pemindahan ibu kota negara di Indonesia terealisasi.
"Namanya juga narasumber, ya kita tanya saja apa pendapatnya," ungkap dia.
Sebagai informasi, Kementerian PPN/Bappenas meminta tambahan anggaran sebesar Rp 26 miliar. Salah satu alokasinya untuk kajian cepat pemindahan ibu kota sebesar Rp 7 miliar.
Dana Rp 7 miliar ini juga untuk melakukan kajian awal yang melingkupi kajian seperti survei lokasi, penentuan lokasi hingga kajian pemindahan jumlah pegawai negeri sipil (PNS). Lalu, Kementerian PUPR juga akan melakukan kajian terkait dengan ketersediaan air, pengendalian banjir, hingga konteks kebencanaan.
Adapun Rp 19 miliar sisanya dipakai untuk implementasi PP Nomor 17 Tahun 2017 seperti penyempurnaan sistem aplikasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran (KRISNA) Rp 7 miliar.
Lalu, dukungan fasilitas KRISNA melalui peningkatan layanan dukungan operasional sebesar Rp 5 miliar, dan yang terakhir untuk peningkatan hubungan kerja sama internasional sebesar Rp 7 miliar. (hns/hns)











































