Sri Mulyani ke DPR: Utang Pemerintah Ribuan Triliun Aman

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan rasio utang pemerintah pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2016 masih lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand.

Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat paripurna dengan agenda tanggapan pemerintah terhadap fraksi-fraksi atas RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2016, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Berdasarkan dari data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Jumlah utang pemerintah mencapai Rp 3.466,96 triliun pada akhir 2016 atau 27,9% terhadap produk domestik bruto (PDB), adapun batas rasio utang yang ditetapkan UU sebesar 60% dari PDB.

"Pada tahun 2016, posisi utang pemerintah masih cukup aman, yang ditunjukan dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 28%," kata Sri Mulyani.

Dia menyebutkan, angka rasio utang tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara G-20 dan beberapa negara ASEAN, seperti Malaysia sebesar 53,2% dan Thailand sebesar 44,4% dari PDB negara-negara tersebut.

Masih amannya utang pemerintah Indonesia, kata Sri Mulyani dikarenakan kebijakan pengelolaan defisit dan kebijakan pembiayaan pemerintah. Pada tahun 2016, rasio defisit adalah 2,49% terhadap PDB, dan pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 5,02%.

Hal ini, kata Sri Mulyani, menunjukan pemerintah dapat mengendalikan defisit pada tingkat yang masih produktif yang sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengendalikan defisit anggaran dan mencegah tambahan utang secara hati-hati, pemerintah akan terus meningkatkan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak serta melakukan efisiensi terhadap belanja yang tidak produktif.

"Pemerintah selalu memperhitungkan keberlanjutan APBN (fiscal sustainability), dan kemampuan untuk membayar utang tersebut," tambah dia.

Dalam pengelolaan disiplin anggaran, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan, pemerintah telah dan akan terus berupaya menggunakan utang pemerintah hanya untuk mendanai program-program yang produktif yang akan menghasilkan potensi penerimaan pada masa akan datang.

Dengan demikian defisit tidak menjadi pemicu krisis kepercayaan dan utang tetap dapat dikelola pada tingkat yang aman dan sesuai kemampuan untuk membayar kembali.

"Defisit dan tambahan utang harus mampu mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, program pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan dan kualitas pendidikan," kata dia.

Foto: Tim Infografis: Zaki Alfarabi

(mkj/mkj)