Sri Mulyani Siap Bahas Rp 1.000 Jadi Rp 1 dengan DPR

Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah beberapa kali melakukan pembahasan dengan Bank Indonesia (BI), terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi, atau pemisahan tiga nol dari rupiah.

RUU Redenominasi juga diharapkan segera dibahas pada tahun anggaran 2017, dengan catatan harus ada usul dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan atau ada usulan dari DPR.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah siap menyampaikan atau mengusulkan RUU Redenominasi.

"Disampaikan dan dimasukkan dalam Baleg (Badan Legislasi)," kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Dia menyebutkan, membutuhkan waktu yang lama untuk merealisasikan redenominasi di Indonesia. Dalam menerapkannya juga harus dipastikan perekonomian Indonesia terjaga dengan baik, mulai dari sisi stabilitas neraca pembayaran, kebijakan fiskal dan moneter sehingga menimbulkan kepercayaan.

"Transisinya lama, kalau kita lihat pokoknya pondasi ekonominya harus terjaga dengan baik," tambah dia.

Saat ini, kata Sri Mulyani, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) telah kembali memiliki kredibilitas dan dianggap lebih realistis. Buktinya, lembaga pemeringkat utama telah memberikan investment grade pada Indonesia.

"Neraca pembayaran kita juga sudah mulai menunjukkan penguatan dari sisi neraca perdagangan dan current account dan capital account. Kalau policy kita tetap konsisten, kondisi ekonominya tetap terjaga, pasti akan bisa menuju ke hal yang positif," tukas dia. (wdl/wdl)