Swasta Garap Proyek Infrastruktur, Pemerintah Bisa Kurangi Utang

Jakarta - Pembangunan infrastruktur yang masif tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Di sisi lain, anggaran yang dimiliki pemerintah dalam APBN terbatas untuk pembangunan infrastruktur.

Terbatasnya anggaran dalam pembangunan infrastruktur bisa diatasi dengan mengajak pihak swasta untuk menggarap infrastruktur. Keterlibatan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur bisa mengurangi ketergantungan pemerintah dalam menarik utang baru.

"BUMN membatasi kompetisi di sektor swasta ketika terjadi kompetisi harga yang lebih terjangkau. Efisiensi naik dan bisa mengurangi pinjaman," ujar Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dalam acara Indonesia Infrastructure Finance Forum di Hotel Fairmont Senayan, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Dengan adanya keterlibatan swasta, maka sebagian beban biaya pembangunan bisa ditanggung oleh pihak swasta yang bersangkutan. Pihak swasta itu bisa mencari sumberpendanaan lain baik itu dari pinjaman perbankan atau pun pendanaan lain dari surat utang dan fasilitas pendanaan dari pasar modal.

Karena sudah ditanggung swasta, maka pemerintah tak perlu lagi menarik utang baru untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Agar hal itu bisa terelisasi, lanjut Kim, diperlukan terobosan dari pemerintah agar bisa memberikan insentif yang sama bagi swasta dan BUMN untuk menggarap proyek infrastruktur. Jangan seperti saat ini, insentif lebih banyak diberikan ke BUMN.

"Insentif harus diubah. Sehingga BUMN, bank dan swasta bisa memiliki kepentingan yang sama. Saat ini belum tercapai," kata Kim.

Selain itu, peran pasar modal juga harus dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan pembangunan infrastruktur. Alternatif pembiayaan yang beragam juga membuat pembangunan infrastruktur semakin cepat.

"Pasar modal juga, karena hampir seluruh pendapatan pembangunan infrastruktur dalam mata uang rupiah. Sangat penting bagi kita untuk memiliki pasar modal yang mendukung pendanaan jangka panjang," tutup Kim. (dna/dna)