Darmin Cerita Pentingnya Sosialisasi Ubah Rp 1.000 Jadi Rp 1

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan telah memberikan lampu hijau kepada Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk kembali membahas redenominasi atau penyederhanaan rupiah tanpa mengurangi nilai dari uang itu sendiri, contohnya Rp 1.000 menjadi Rp 1.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan, selain melakukan pembahasan di level pejabat pemerintah, redenominasi juga perlu disosialisasikan secara luas kepada masyarakat.

"Ya artinya tentu harus disosialisasikan, supaya orang tidak bicara yang tidak-tidak," kata Darmin di Komplek Istana, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Menurut Darmin, redenominasi atau pemenggalan tiga angka nol ini memberikan efisiensi secara nasional.

"Bayangkan kalau tiga digit angka berkurang, di IT orang berkurang berapa? Sekarang jaman IT. Nah, masih banyak hal lain, misalnya saya kalau guyon ngomong begini, anak sekolah masuk SD itungannya 5 + 6 = 11, begitu keluar kok sekian ribu ditambah sekian ribu. Kita perlu lah sesekali mencocokkan apa yang ada di kelas dengan yang di luar. Supaya tidak dobel memori yang dipakai. Banyak yang lain," tambahnya.

Darmin mengungkapkan, redenominasi bukan memberikan kerumitan di masyarakat, melainkan untuk efisiensi.

"Coba tanya bapak/ibu yang pergi haji itu, dibawa uang segepok kok ditukar cuma dapet berapa lembar. Itu merasa gimana. Atau turis dari luar, dia kasih US$ 300 dapat buanyak sekali. Dia mulai mikir, ini negara apa sih," papar dia.

Lanjut Darmin, dalam mengimplementasikan redenominasi dibutuhkan waktu yang cukup panjang, terutama soal transisi.

"Ini makanya perlu sosialisasi. Menyiapkan peraturan, UU. UU supaya perdagangan itu pasang price tag dari kapan sampai kapan untuk harga lama dan harga baru. Paling tidak sosialisasi dan UU 2 tahun. Transisi 3-4 tahun. Lalu tuntas," tukas dia. (ang/ang)