Setahun perjalanan, Sri Mulyani telah melewati proses yang tidak mudah. Ia dipaksa selamatkan APBN yang dikhawatirkan jebol pada akhir tahun. Dalam hitungan hari, Sri Mulyani akhirnya mengumuman pemangkasan belanja bernilai ratusan triliun.
Di saat yang bersamaan, ada program pengampunan pajak atau tax amnesty yang barus berjalan beberapa pekan. Sri Mulyani memulai dengan penyempurnaan regulasi turunan dan berlanjut dengan sosialisasi yang agresif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sri Mulyani melanjutkan, menata pondasi APBN lewat berbagai regulasi dan perombakan unit eselon I dan II. Sisi pajak dan bea cukai memang menjadi perhatian khusus, karena mengelola sumber daya yang lebih besar dibandingkan unit lainnya. Apalagi juga sangat dekat dengan aktivitas masyarakat.
"Kita akan coba bangun kepercayaan itu di bidang perpajakan, kemudian Bea Cukai dengan adanya perbaikan untuk menekan penyelundupan barang-barang berbahaya seperti narkoba dan barang yang under declare membuat ekonomi lebih sehat dan tertib serta melindungi masyarakat Indonesia," terangnya.
Sri Mulyani juga baru menyelesaikan pembahasan Perppu Nomor 1 tahun 2017 tentang keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Landasan hukum tersebut menjadi modal Ditjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan ke depannya.
"Jadi keseluruhan satu tahun positif lah, dengan seluruh kabinet kerja samanya baik, kita juga coba kelola transfer ke daerah secara produktif dan akan terus reformasi, hubungan dengan dewan juga bagus," paparnya.
Pekerjaan belum selesai, masih banyak persoalan yang harus dibereskan sampai masa jabatan berakhir. Meskipun Sri Mulyani menyadari bahwa waktu setahun sangat singkat. "Jadi 12 bulan masih sebentar," tandasnya. (mkj/dnl)