.webp)
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertahanan Nasional, Sofyan Djalil, pemerintah meminta masalah lahan itu bisa diselesaikan secara bisnis antara PT Garam dengan pihak perusahaan.
"Di NTT ada ladang garam yang punya PT Garam kerja sama dengan masyarakat 400 hektar. Ada juga tanah terlantar 225 hektar, kita sudah berikan kepada PT Garam. Kemudian ada lagi tanah 3.700 hektar (ha) HGU. HGU ini pada tahap kita mau berikan peringatan, tapi kita harapkan mereka bisa selesaikan dengan cara b to b diselesaikan dengan PT Garam, itu menambah sekitar 3.700 hektar," ujar Sofyan ditemui di Kamenko Maritim, Jakarta, Senin (13/8/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi juga banyak tanah masyarakat, kalau pemerintah mau bikin ladang garam atau PT Garam atau siapapun mau bikin tambang garam yang bagus, masyarakat itu akan dengan sukarela mereka ikut bersama. Karena di Desa Bipolo (Kupang) itu misalnya, begitu PT Garam bikin ladang garam 400 hektar, dia lihat produktivitasnya tinggi, masyarakat menawarkan untuk ikut serta. Jadi nanti hubungannya adalah plasma inti saja," jelas Sofyan.
Sementara itu, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menambahkan pemerintah akan membuat tim yang tugasnya mempercepat perluasan lahan garam di NTT.
"Ini kan bikin tim kecil ya, tim kecil ini ditargetkan untuk bisa memberikan laporan kepada Pak Menko, (Menko Kemaritiman) tanggal 21 Agustus. Jadi minggu depan dulu, habis itu baru ke NTT. Kan ini tadi disampaikan diminta untuk bikin satu tim itu, untuk lakukan percepatannya seperti apa," kata Brahmantya. (idr/hns)
