Hal itu diungkapkan Sri Mulyani saat rapat kerja Menteri BUMN dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang target dividen, Jakarta, Rabu (30/8/2017).
Kehadiran Sri Mulyani juga berdasarkan Surat Presiden RI Nomor: R-39/Pres/06/2016 perihal penunjukan sementara waktu menteri keuangan untuk menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"BUMN seperti Garuda, Krakatau Steel, Bulog, kami akan periksa, bagi kami kalau tata kelola baik, keputusan investasi salah menimbulkan persoalan sangat serius. Kalau efisiensi dan kompetisi industri harusnya bisa diperbaiki. Kalau soal fundamental tata kelola kami akan investigasi secara lebih serius," kata Sri Mulyani.
Sementara itu, Deputi Bidang Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN, Gatot Trihargo mengatakan, bahwa kerugian yang didera Garuda Indonesia dikarenakan ikut program tax amnesty.
"Performance dia y-o-y dibanding tahun lalu lebih baik. Hanya memang kalau rugi tahun lalu dia ikut TA (tax amnesty) baik di Citilink maupun Garuda. Tapi jangka panjang akan menyehatkan," kata Gatot.
Tidak hanya itu, masalah yang harus dihadapi Garuda juga berasal dari operasionalnya, di mana terdapat beberapa lokasi penerbangan yang tidak menggembirakan. Sehingga perlu dilakukan efisiensi.
"Kita mengkaji lagi rute mana yang lebih fokus. Di mana yang paling untung, tidak semua diambil. Nanti justru misalnya begini, kita buka rute Silangit misalnya. Begitu buka di Silangit, Garuda sampai saat ini masih rugi, karena menggunakan bombardir," ujar dia.
Strategi operasi yang dilakukan Garuda tidak seperti maskapai lainnya, seperti Sriwijaya Air yang menggunakan pesawat 737-500, yang mampu mengangkut penumpang lebih banyak.
"Ini masalah strategi untuk pesawat. Sehingga ada jenis enam pesawat. Pak Pahala sedang merestrukturisasi," sambung dia. Propeler lagi kerjasama dengan Pelita Air Service, sehingga cost-nya lebih jauh hemat," tukas dia. (mkj/mkj)











































